Berusia 496 Tahun, Pemerintah Kota Banjarmasin Diminta Petakan Skala Prioritas Pembangunan

Jalan titian di kawasan pulau bromo (Ist)

JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Momentum peringatan Hari Jadi Kota Banjarmasin tahun 2022 yang telah berusia 496 tahun, menjadi atensi para wakil rakyat, yang meminta pemerintah setempat untuk menata ulang pemetaan skala prioritas pembangunan.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Afrizaldi, yang menyoroti permasalahan pemerataan pembangunan.

Salah satunya seperti yang dirasakan warga Pulau Bromo RT 4 hingga 7, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, yang harus patungan untuk pembangunan infrastruktur akses transportasi.

Padahal tegasnya, warga di ujung kota juga berhak mendapatkan layanan pembangunan, apalagi hal itu menurutnya bersifat urgen, dibandingkan adanya pembangunan lain yang dinilainya tidak mendesak malah dikerjakan.

“Salah satu pembangunan yang dinilai tidak terlalu urgen namun terealisasi ialah jembatan apung, yang terletak di bawah Jembatan Dewi,” sebut Afrizaldi.

Wakil Komisi III DPRDKota Banjarmasin Afrizaldi, saat dikonfirmasi awak media

Untuk itu, ia berhadap pada momen hari jadi Kota Seribu Sungai ini, pemerintah bisa mengukur dan menakar skala urgensi dalam hal pembangunan, agar jangan sampai salah memilih.

“Kita berharap pembangunan itu atas dasar kebutuhan masyarakat, bukan atas kemauan penguasanya,” ucap Afrizaldi kepada para awak media, usai mengikuti puncak peringatan hari jadi Kota Banjarmasin di halaman balai kota, Rabu (28/09/2022).

Selain itu, pihaknya sudah memanggil dinas terkait beberapa kali dalam hal pembangunan jalan titian di Pulau Bromo tersebut, namun belum juga terealisasi.

“Padahal sudah kita rencanakan pembangunan itu, namun begitu berganti kepala dinas, kebijakan juga berganti. Untuk itulah kita meminta dengan tegas kepada pemerintah untuk membikin skala urgensi yang jelas, supaya pembangunan itu terukur,” tambah politikus Partai Amanat Nasional ini.

Dalam beberapa kali tinjauannya ke pulau tersebut, juga terdapat permasalahan lainnya, seperti tidak adanya Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

“Bayangkan satu pulau tidak memiliki TPS, mereka buang kemana? Jalan alternatif ya ke sungai, tentu ini berseberangan dengan program wali kota untuk menjadikan Banjarmasin sebagai kota dengan sungai terbersih dan terindah,” terangnya.

Bahkan masyarakat di sana juga mengeluhkan tidak adanya penerangan jalan umum. Ini juga menjadi perhatian pihaknya, yang turut dirasakan banyak warga di kawasan lain.

“Untuk itu, kita berharap nanti bisa duduk bersama dengan pemerintah kota untuk membuat skala urgensi yang jelas, jadi ada poin-poin yang menentukan itu,” pungkasnya.

(Ihsan)