JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mendalami Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Fokus utama pembahasan adalah reformasi pelayanan publik dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur.
Rapat tersebut dipimpin Ketua Pansus I Ilham Noor, dengan menghadirkan mitra kerja dari Pemerintah Provinsi Kalsel, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD).
Pansus I tidak hanya menyoroti capaian kinerja 2025, tetapi juga mengevaluasi tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya oleh masing-masing perangkat daerah.
Anggota pansus I dari Fraksi PKS, Habib Hamid Bahasyim, menegaskan evaluasi LKPj harus berdampak langsung bagi masyarakat.
“Evaluasi LKPj harus menjadi instrumen perbaikan yang konkret. Program pemerintah harus dirasakan manfaatnya, terutama dalam pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya, kemarin.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan SDM aparatur sebagai kunci reformasi birokrasi.
“Peningkatan kapasitas aparatur tidak bisa ditunda. SDM yang profesional dan adaptif akan menentukan kualitas layanan pemerintah ke depan,” tambahnya.
Dalam pembahasan dengan Disdukcapil Kalsel, Pansus I menyoroti penguatan sistem satu data kependudukan serta konsolidasi anggaran untuk meningkatkan layanan administrasi.
Sementara bersama PMD, perhatian diarahkan pada optimalisasi program desa, termasuk pengembangan desa digital di Kabupaten Balangan.
Adapun bersama BPSDMD, Pansus I mendorong penguatan Learning Management System (LMS) dan peningkatan kualitas pelatihan aparatur guna menjawab tantangan tata kelola pemerintahan modern.
Hasil pembahasan dan evaluasi ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis Pansus I DPRD Kalsel untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik yang lebih optimal. (YUN)
