JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Dalam upaya memperkuat komunikasi publik di era digital serta mendorong sinergi pengelolaan isu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Public Communication Summit 2026 di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (3/6).
Kegiatan bertema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital” tersebut, dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Kalsel.
Kepala Diskominfo H. Muhammad Muslim dalam laporannya menyampaikan, bahwa di tengah derasnya arus informasi saat ini, koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah menjadi kebutuhan penting, guna menciptakan komunikasi publik yang selaras dan responsif.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk mencegah perbedaan narasi yang berpotensi memengaruhi reputasi dan citra pemerintah.
“Kita ingin kegiatan ini meningkatkan pemahaman mengenai strategi komunikasi publik di era digital, sekaligus menyusun strategi penting dalam menghadapi berbagai persoalan komunikasi,” ujarnya.
Kadis berharap melalui forum ini seluruh pihak terkait dapat menyusun arah kebijakan serta panduan dalam mengimplementasikan narasi tunggal, baik pada komunikasi media, konten digital, maupun dinamika informasi di ruang publik.
“Kita membangun persamaan persepsi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga reputasi institusi melalui komunikasi publik yang terintegrasi,” tegasnya.
Sementara itu, sambutan Gubernur disampaikan oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah H. Subhan Nor Yaumil. Ia menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dan penyelenggara acara.
“Kegiatan ini penting untuk membangun kesamaan persepsi di antara para pemangku kepentingan, baik di lingkup pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, terhadap pengelolaan komunikasi publik di era digital,” katanya.
Gubernur menilai penguatan koordinasi dan sinergi menjadi kebutuhan utama dalam menjaga kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi media sosial.
“Saat ini kita membutuhkan pemahaman, koordinasi, dan sinergi untuk mengawal kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi media sosial. Kitalah yang harus memetakan arah terlebih dahulu agar dapat menyampaikan kebijakan melalui ruang dialog terbuka di dunia maya dengan baik dan efektif,” tambahnya.
Ia menegaskan, pengelolaan komunikasi publik kini menjadi bagian penting dalam strategi pengelolaan isu dan reputasi institusi.
“Pengelolaan yang baik dapat memengaruhi reputasi institusi dan meningkatkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik merupakan instrumen penting dalam keberhasilan kebijakan pemerintah,” lanjutnya.
Kegiatan ini diikuti seluruh kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel.
Sejumlah narasumber nasional turut hadir, di antaranya Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Dudi Rudianto; CEO Tribun Network sekaligus Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers Dahlan Dahi; Kepala Subdirektorat Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Ani Natalia Pinem; serta Konsultan Komunikasi Krisis dan Strategic Public Relations Jojo S. Nugroho.
Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah penanggap yang merupakan Tenaga Ahli Gubernur Kalsel, di antaranya Ibnu Sina (Wali Kota Banjarmasin periode 2016–2024), Tasrik Usman yang telah 17 tahun menjadi narasumber Metro TV di Kalsel, serta Fajar Desira (mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kalsel).
(Ih/Ahmad M)
