JURNALKALIMANTAN.COM, BATULICIN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanah Bumbu terus menyelidiki kasus dugaan pengadaan kursi melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) setempat. Tercatat, ada 10 Kecamatan, 14 Puskesmas, 5 Kelurahan, dan 40 Desa turut diperiksa.
Pemeriksaan kasus atas keluhan masyarakat adanya pengunaan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) 2019 silam tersebut ini terus menerus dilakukan secara bertahap.
“Penyelidikan yang masih berlangsung hingga saat ini diduga pengadaan kursi tunggu dan lobi anggarannya dipecah menjadi proyek Penunjukan langsung (PL),” kata Kajari Tanbu, M Hamdan didampingi Kasi Pidsus Wendra Setiawan, dan Kasi Intelijen, Andi Akbar Subari, Senin (15/2/2021).
Ia menjelaskan, sejauh ini pihaknya belum mengetahui apa motif pemecahan paket melalui proyek PL tersebut. Namun ia memastikan memang kuat adanya dugaan monopoli.
“Sejauh ini ada beberapa pihak yang kami undang tidak datang, tidak kooperatif mengenai kasus ini,” terangnya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan pihak Kejari, ia menerangkan ada sejumlah desa berani menolak karena tidak ada di anggaran desa, namun tiba-tiba ada.
“Jadi ada pihak menerima dan ada pula yang terang-terangan menolak karena tidak dianggarkan ditempat mereka,” jelasnya.
Dari dugaan pengadaan ini sudah ada sejumlah 4 penyedia kursi dimintai keterangan. “Setelah ditelusuri beberapa penyedianya itu dari Tanbu,” ujarnya.
Jumlah kursi dari beberapa Desa, dan Puskesmas serta Kecamatan mendapatkan jatah kursi panjang maupun satuan jumlahnya berbeda-beda.
“Ada yang menerima puluhan kursi, dan ada juga yang hanya belasan. Artinya variatif,” ungkapnya.
Sebagai informasi, dari satu kursi panjang tercatat harganya bernilai Rp 6 Juta rupiah. Sementara, harga kursi satuan pihaknya masih enggan menyebutkan secara rinci.
Mencoba menelusuri berbagai sumber di jual beli online, satuan kursi sejenis terbuat dari bahan stainless tersebut ditaksir mulai Rp 200 Ribu per satuannya.
Reporter : Daniel Setiawan
Editor : Rian
