JURNALKALIMANTAN.COM, BARITO KUALA – Puncak peringatan Hari Jadi (Harjad) ke-65 Kabupaten Barito Kuala (Batola) berlangsung meriah, yang dihadiri Pelaksana Harian Gubernur Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar beserta istri, Penjabat Bupati Dinansyah beserta jajaran, sejumlah bupati/wali ktoa se-Kalsel, pimpinan DPRD, tokoh agama, dan masyarakat, di Lapangan 5 Desember, Marabahan, Rabu (08/01/2025).
Suasana meriah terasa sejak awal acara dengan berbagai pertunjukan menarik, di antaranya sinoman hadrah, tari rudat bakumpai, lantunan ayat suci Al-Qur’an, serta pertunjukan musik religi.
Mengusung tema “Bersatu Menuju Batola Maju”, momen ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang Barito Kuala, yang secara tegas menggarisbawahi pentingnya persatuan dan gotong royong dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Pj Bupati memaparkan, pada usia Batola yang memasuki 65 tahun, dinamika penyelenggaraan kepemerintahan di Barito Kuala terus berlangsung dan bergulir.
“Pemerintah Kabupaten Batola bersama-sama masyarakat telah melakukan banyak upaya dan usaha, guna mewujudkan hasil kerja yang telah terbukti memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Tentu, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai karya nyata dari pendahulu-pendahulu kita, para bupati dan juga wakil bupati yang memimpin Kabupaten Barito Kuala sebelumnya,” ungkap Dinansyah.
Ia juga memaparkan capaian kinerja pemerintah sepanjang 2023–2024, mulai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik dari 2022 sebesar 67,37, menjadi 70,67 di 2023.
“IPM Barito Kuala berada pada kategori ‘Tinggi’, dan dengan capaian ini tentu menjadi indikator keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di Batola, terutama yang menjadi unsur dari pembangunan IPM sendiri, yaitu angka rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup, dan daya beli masyarakat yang juga mengalami perbaikan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Tahun 2024, IPM Kabupaten Barito Kuala diproyeksikan menjadi 72,42,” papar Pj Bupati.
Sementara, pertumbuhan ekonomi, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, masih menjadi lapangan usaha utama di dalam aktivitas perekonomian, dengan peranan lapangan usaha ini membentuk produk domestik regional bruto (PDRB) sebesar 26,48% di 2022, dan meningkat 3,91% pada tahun selanjutnya, dan di 2024 diproyeksikan naik menjadi 4,46%.
“Kemudian pendapatan PDRB per kapita 2022 sudah mencapai Rp30,68 juta/kapita, kemudian tahun 2023 diproyeksikan naik menjadi 32,39 juta/kapita, atau sebesar 4,46%,” tambah Dinansyah.
Sementara pengendalian inflasi daerah, Pemkab Batola telah melakukan berbagai upaya. Sejak Januari hingga Oktober 2023, antara lain dilaksanakan monitoring harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional dan pasar retail/modern, mengevaluasi harga bahan pokok apabila mengalami kenaikan, melaksanakan gerakan pangan murah, melakukan rapat koordinasi evaluasi, dan pengendalian laporan pelaksanaan kegiatan penanganan inflasi di tingkat daerah dan pusat.
Berikutnya, dilakukan pemantauan dan pelaporan harga barang kebutuhan pokok melalui sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok. Hasilnya, saat ini inflasi di Batola terus mengalami penurunan yang signifikan, terlihat pada November 2024, tingkat inflasi hanya sebesar 0,35%.
“Upaya yang akan dilakukan ke depan untuk pengendalian inflasi, adalah: mengoptimalkan implementasi sistem resi gudang di Kecamatan Anjir Pasar dan Mandastana, mengoptimalkan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam monitoring harga bahan pokok, melaksanakan gerakan pangan murah, minimal 2 bulan sekali; melaksanakan pasar murah di tiap-tiap kecamatan, utamanya daerah-daerah potensi inflasi; kegiatan pengawalan produksi dan produktivitas tanaman padi dengan target 2.242 hektare,” jelas Pj Bupati.
Terkait pelayanan publik, sudah ada standar pelayanan cepat, transparan, dan adil sebanyak 41 layanan. Apalagi telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 188.45/145/kum/2023 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Total sudah terdapat 158 layanan, terdiri dari 80 layanan perizinan dan 78 layanan nonperizinan.
“Kabupaten Barito Kuala berada pada peringkat 134 se-Indonesia, dengan skor Indeks Pelayanan Publik Kemenpan RB 3,88 (skala 5) dengan nilai b (baik), dan skor indeks pelayanan publik ombudsman 93,10 (skala 100) dengan nilai a (zona hijau) pada tahun 2024,” papar Dinansyah.
Selain itu, angka penduduk yang pengangguran, seluruh kecamatan se-Batola, ada 3.725 laki-laki dan 2.236 perempuan (total 5.961 orang).
Menurut data Badan Pusat Statistik, di 2024, jumlah pengangguran terbuka adalah 3,41%, turun dari tahun 2023 sebesar 3,42%, dan menurut perhitungan secara mandiri adalah sebesar 2,10%, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2024 ini sebesar 73,46%.
“Adapun angka kemiskinan tahun 2022 sebesar 5,11%, dan pada tahun 2023 turun menjadi 4,6%,” ujar Pj Bupati.
Selanjutnya, sepanjang 2023–2024, Pemkab Batola berhasil meraih beberapa penghargaan tingkat nasional maupun tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, di antaranya:
1. Penghargaan dari Kementerian Keuangan atas penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik terbaik tahun anggaran 2024;
2. Terbaik dalam rekonsiliasi penyetoran pajak pusat atas beban APBD tahun anggaran 2023;
3. Penghargaan Adipura 2023 kategori kota kecil;
4. Penghargaan atas komitmen dalam perlindungan jaminan sosial tenaga kerja bagi perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan non-ASN;
5. Penghargaan capaian laporan realisasi dana alokasi khusus fisik dan nonfisik terbaik tingkat kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023;
6. Penghargaan atas komitmen dalam pelaksanaan perlindungan bahasa daerah, sebagai bagian dari platform Merdeka Belajar episode ke-17 revitalisasi bahasa daerah;
7. Penghargaan atas peran aktif dalam fasilitasi penerbitan SHM transmigrasi;
8. Penghargaan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 9 kali berturut turut;
9. Penghargaan pemerintah daerah dengan jumlah penertiban prasarana, sarana, dan utilitas terbanyak tahun 2023 di Provinsi Kalsel;
10. Terbaik regional IV apresiasi BKN terbaik tingkat nasional tahun 2024;
11. Penghargaan Universal Health Coverage tahun 2024 (kota madya);
12. Penghargaan atas komitmen dan kerja keras dalam mendorong percepatan pembangunan desa, sehingga seluruh desa mencapai status mandiri, maju, dan berkembang;
13. Menerima alokasi intensif fiskal kinerja berjalan tahun anggaran 2024 kategori kinerja percepatan belanja daerah senilai Rp7.388.851.000,00;
14. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ditetapkan sebagai unit kerja pelayanan bepredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
(Adv/Ali/Achmad M)
