JURNALKALIMANTAN.COM, BARITO KUALA – Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola), M. Haris Isroyani, S.Sos., mendorong penguatan tata kelola layanan di lingkungan Sekretariat DPRD melalui integrasi Standar Operasional Prosedur (SOP).
Upaya tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Implementasi Integrasi SOP sebagai bagian dari pelaksanaan Proyek Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2026.
Kegiatan tersebut merupakan implementasi proyek perubahan yang diusung M. Haris Isroyani dengan judul “ISO PRO: Strategi Optimalisasi Fasilitasi Kegiatan Kedewanan melalui Integrasi Standar Operasional Prosedur pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.”
Sosialisasi melibatkan stakeholder terkait dan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala.
Keterlibatan tersebut menjadi bagian penting untuk menyamakan pemahaman sekaligus menghimpun masukan terhadap proses integrasi SOP yang akan diterapkan.
Dalam kegiatan itu, peserta diberikan pemahaman mengenai alur layanan, pembagian tugas, hingga kebutuhan dokumen dalam mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD. Setiap tahapan pekerjaan dijelaskan agar tanggung jawab masing-masing bagian dapat dipahami dan dilaksanakan secara lebih terarah.
Peserta juga membahas dokumen yang perlu disiapkan dan diteruskan ketika proses pekerjaan berpindah dari satu bagian ke bagian lainnya. Tahapan dalam draf SOP kemudian dicocokkan dengan proses kerja yang selama ini berlangsung di lingkungan Sekretariat DPRD.
Selain pemaparan materi, sosialisasi menjadi ruang bagi pegawai dan stakeholder untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, serta tanggapan terhadap sejumlah prosedur yang masih memerlukan penyesuaian.
Berbagai masukan tersebut selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan SOP agar prosedur yang diterapkan tidak hanya tersusun secara administratif, tetapi juga mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Melalui kegiatan tersebut, pegawai dan stakeholder terkait diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai alur layanan, pembagian tugas, serta kebutuhan dokumen dalam proses integrasi SOP.
M. Haris Isroyani menekankan, implementasi ISO PRO tidak semata-mata diarahkan untuk menghasilkan dokumen SOP, tetapi juga membangun kesamaan pemahaman dan pola kerja antarpegawai serta stakeholder.
Dengan demikian, integrasi SOP diharapkan dapat mendukung proses fasilitasi kegiatan kedewanan agar berjalan lebih terarah, terkoordinasi, dan efektif.
Masukan yang dihimpun dalam sosialisasi selanjutnya menjadi bahan untuk menyempurnakan prosedur, sehingga SOP yang diterapkan nantinya dapat menyesuaikan kebutuhan dan kondisi nyata dalam pelaksanaan fasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Barito Kuala.
(Adv/Ang)
