JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Sulitnya mendapatkan solar subsidi kini semakin dirasakan para pelaku usaha di Kalimantan Selatan, termasuk distributor kebutuhan pokok.
Wakil Ketua Kadin Kalsel yang juga distributor sembako, H. Aftahudin, menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi distribusi solar subsidi yang dinilai semakin menyulitkan dunia usaha.
Menurutnya, tingginya biaya operasional akibat sulit memperoleh solar subsidi berpotensi memicu kenaikan harga sembako di masyarakat.
“Kami mencoba menekan harga sembako agar tidak terlalu naik. Namun karena biaya operasional semakin besar akibat susah mendapatkan solar subsidi, kalau ini terus dibiarkan maka harga sembako di masyarakat akan terdampak lagi,” ujarnya, Jumat (08/5/2026).
Aftahudin menilai tingginya selisih harga antara solar subsidi dan non subsidi menjadi salah satu penyebab maraknya dugaan penyelewengan di lapangan.
Ia mengaku menemukan adanya SPBU yang menjual solar subsidi jauh di atas harga resmi pemerintah.
“Ada beberapa SPBU yang menjual solar subsidi hingga Rp15 ribu per liter, padahal harga resminya Rp6.800. Ini di SPBU resmi, jadi kami bingung juga, kalau tidak mau ya tidak diberi solar,” keluhnya.
Kondisi tersebut dinilai sangat memberatkan pelaku usaha distribusi yang bergantung pada solar subsidi untuk menekan biaya pengiriman kebutuhan pokok ke masyarakat.
Jika persoalan ini terus berlanjut tanpa penanganan serius, ia khawatir harga sembako kembali mengalami kenaikan di pasaran.
Karena itu, Aftahudin meminta pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta Pertamina segera mengambil tindakan tegas terhadap praktik penyelewengan maupun aktivitas pelangsir solar subsidi.
“Kami meminta pemerintah daerah, termasuk Kepolisian dan Pertamina, segera menindak oknum dan para pelangsir, sehingga tidak ada lagi penyelewengan solar subsidi,” tandasnya.
(Ian)
