JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), melaksanakan pertemuan dengan Kelompok Masyarakat Pengawasan (Pokmaswas) se-Kalsel, di Banjarbaru, Rabu (4/12/2024).
Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan wadah komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan Pokmaswas, serta pemangku kepentingan terkait. Selain itu, juga mempererat dan membina rasa kekeluargaan serta gotong royong antar Pokmaswas se-Kalsel.
Kemudian, untuk meningkatkan kualitas dan mutu serta ilmu pengetahuan bagi anggota Pokmaswas secara umum yang baru terbentuk dan dikukuhkan. Selanjutnya, untuk meningkatkan semangat dan kesadaran bagi anggota Pokmaswas dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan, serta meningkatkan perhatian dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Dalam sambutan tertulis Kepala Dinas Rusdi Hartono yang dibacakan Kabid M. Rizal Ansharie, menyampaikan pentingnya peran para Pokmaswas, mengingat keterbatasan sumber daya aparatur pengawasan yang dimiliki, dan luasnya wilayah yang harus diawasi, serta pascatransisi implementasi peraturan perundang-undangan di sektor kelautan dan perikanan.
“Tentunya sangat diperlukan peran fungsi dan penguatan Pokmaswas dalam hal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Oleh karenanya, Kadis sangat menaruh harapan besar kepada peserta pertemuan kali ini, agar dapat memberikan sumbang pemikiran dan transfer pengalaman, khususnya dalam peningkatan pengawasan, pengendalian, pencegahan, dan penanganan pemancingan ilegal di perairan Kalimantan Selatan.
“Perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam melakukan kegiatan pengawasan, untuk menjaga dan melestarikan sumber daya perikanan di daerah masing-masing,” bebernya.
“Potensi sumber daya pengawasan yang ada di masyarakat cukup besar dalam membantu pengawasan, dan juga sudah menjadi adat budaya di setiap daerah,” sambung Rusdi.
Dikatakannya, keterlibatan masyarakat tradisional merupakan suatu rumusan yang perlu dikembangkan, terutama dalam rangka pengawasan dan pengelolaan sumber daya perikanan.
“Saya sangat mengapresisasi kepada semua pihak yang telah berupaya memberdayakan sumber daya pengawasan yang ada di masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting artinya, karena masyarakat mengetahui kondisi di lapangan,” imbuh Kadis.
Rusdi menegaskan, masyarakat juga dapat melakukan pengawasan sumber daya perikanan secara terus menerus, dan melakukan tindakan langsung di lapangan, seperti memberikan informasi dugaan terjadinya aktivitas perikanan terlarang, baik destructive fishing atau illegal fishing yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Saat ini jumlah keseluruhan Pokmaswas yang aktif sekitar 200 kelompok, tersebar di 13 kabupaten/kota, sehingga perlu dilaksanakan pertemuan ini,” pungkasnya.
Sebagai informasi, peserta pada kegiatan kali ini berasal dari Stasiun PSDKP Tarakan, Polairud Polda Kalsel, Dinas Perikanan kabupaten/kota, Pengawas Perikanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Satuan Polairud kabupaten/kota, serta Pokmaswas kabupaten/kota se-Kalsel.
(Rilis/Ian/Achmad M)
