JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Aksi unjuk rasa yang digelar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU) mendapat respons cepat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan menyiapkan langkah percepatan penanganan kelangkaan BBM subsidi yang terjadi di sejumlah wilayah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin, mengatakan pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum segera membentuk satuan tugas (satgas) khusus guna memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi di lapangan.
“Kita akan melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kelangkaan ini dan juga sudah memutuskan bersama seluruh elemen yang ada, baik itu Polisi, TNI, maupun pihak lainnya. Kita akan bentuk satgas sehingga mudah-mudahan kelangkaan ini tidak ada lagi,” ujar Syarifuddin dihadapan massa, Rabu (13/5/2026).
Menurutnya, pembentukan satgas tersebut telah mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk unsur pemerintah daerah, Korem, dan Polda Kalimantan Selatan.
“Secepatnya ini sudah saya sampaikan. Dari pemerintah sepakat, dari Korem sepakat, dari Polda juga sepakat,” katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah kini fokus mencari akar persoalan penyebab kelangkaan BBM subsidi agar penanganan dapat dilakukan secara tepat dan cepat.
“Yang jelas ini secepatnya kita lakukan langkah-langkah untuk mengetahui kenapa terjadi kelangkaan dan bagaimana penanganannya,” ucapnya.
Selain itu, langkah pengawasan dan pencegahan juga akan diperkuat melalui koordinasi lintas sektor bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait.
“Kita sudah diyakinkan oleh pihak-pihak yang tadi menyampaikan bahwa langkah-langkah itu akan segera dilakukan. Minggu ini sudah bisa dilaksanakan,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, LSM SAKUTU menyampaikan enam tuntutan utama, di antaranya meminta Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menetapkan kondisi darurat BBM, mendesak penambahan kuota Biosolar subsidi, pembentukan Satgas Anti Mafia BBM, penindakan terhadap oknum aparat yang diduga membekingi mafia BBM, penutupan SPBU yang terlibat pelansiran, serta keterbukaan data distribusi BBM subsidi oleh Pertamina Patra Niaga.
(Tul/Mc Kalsel)
