JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Sejumlah warga dari Kelurahan Kuin Cerucuk dan Pelambuan menyuarakan keluhan mereka terkait proyek infrastruktur yang tak kunjung terealisasi, dan alur pelayanan publik yang dianggap berbelit. Aspirasi ini disampaikan dalam acara Pertemuan Ketiga Penelaahan dan Aspirasi Masyarakat, yang diadakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin dari Daerah Pemilihan Banjarmasin Barat Saut Nathan Samosir, Senin (6/10/2025).
Bertempat di Kedai 99 Trisakti, Jalan Yos Sudarso, pertemuan ini dihadiri berbagai perwakilan dinas terkait, termasuk dari Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Puskesmas, serta perwakilan Kecamatan Banjarmasin Barat, dan kelurahan setempat.
Salah satu isu utama yang diangkat adalah pembangunan infrastruktur yang telah dijanjikan namun belum juga terlaksana.
Lurah Kuin Cerucuk Haris Fadilah menyatakan, bahwa usulan perbaikan titian (jembatan kayu) sudah berulang kali diajukan dan bahkan telah melalui proses pengukuran, namun realisasinya nihil.
“Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh warga tadi dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait,” harapnya kepada jurnalkalimantan.com.
Hal senada diungkapkan Samosir yang menegaskan, bahwa pengukuran proyek infrastruktur tersebut sudah dilakukan sejak tahun lalu, dan diulang kembali tahun ini tanpa ada pelaksanaan.
Selain infrastruktur, ia juga menyoroti masalah pelayanan administrasi kependudukan yang menyulitkan warga.
“Warga yang kehilangan kartu keluarga contohnya, sudah mengikuti aturan untuk membuat surat hilang dari kepolisian, tapi setelah dapat, disuruh lagi untuk mengisi ke aplikasi. Kalau bisa langsung kecamatan atau kelurahan yang mengerjakan, jangan dikembalikan lagi kepada masyarakat,” dorong Samosir.
Lebih lanjut, ia juga mengkritik pelayanan publik secara umum yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat.
“Jangan hanya slogan untuk rakyat, tapi kenyataannya tidak berbuat untuk rakyat. Kenyataannya masyarakat selalu diputar ke sana kemari dalam hal pelayanan KTP, orang sakit, dan lain-lain,” tambah Samosir, merangkum keluhan dari seorang ketua RT yang mewakili warga.
Persoalan lain yang mengemuka adalah penyaluran bantuan sosial berupa beras dari Bulog yang datanya tidak sinkron dengan data dari Dinas Sosial, sehingga menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Acara reses ini merupakan bagian dari upaya Samosir untuk menjaring aspirasi warga di dapilnya. Pertemuan serupa akan dilanjutkan di kesempatan berikutnya dengan menghadirkan perwakilan dari kelurahan yang berbeda.
(Saprian)
