JURNALKALIMANTAN.COM. BANJARMASIN – Maraknya beredar isu beras oplosan di gerai-gerai ritel modern, dinilai Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLK) Kalimantan Selatan Dr. Akhmad Murjani, juga dimungkinkan beredar di pasar-pasar tradisional.
Dari pengamatannya, terdapat kenyataan di lapangan terkait adanya keluhan konsumen terhadap beras yang diduga oplosan. Karena setelah dimasak, sore harinya sudah basi, padahal alat pemasaknya tidak bermasalah.
“Artinya beras oplosan ini diduga bermasalah dan kualitasnya rendah. Kita tidak tahu apakah beras oplosan tersebut sudah memenuhi standar kualitas yang terjamin dan melindungi kenyamanan konsumen?,” ungkapnya kepada jurnalkalimantan.com, Senin (21/7/2025).
Dirinya pun berharap, Tim Satgas Pangan bisa bergerak melakukan investigasi di lapangan. Murjani juga mendorong Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Perdagangan untuk segera berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk kabupaten/kota, Balai Pemeriksa Obat dan Makanan, maupun Badan Urusan Logistik.
“Perlu pula dicari tahu asal-usul beras oplosan tersebut, apakah murni dari swasta atau dari pihak lain,” jelasnya.
Dirinya mengakui, perlu kehati-hatian dalam meneliti hal ini, mengingat kalau dari swasta, diperkirakan sulit ditindaklanjuti, karena dinilai Murjani, pihak swasta mempunyai hak untuk melakukan pencampuran.
“Sepanjang dia tidak mengelabui. Kalau beras oplosan, ya tulis saja di kemasannya oplosan. Misal pengusaha mengoplos beras kampung hasil tanam petani di sawah, itu tidak jadi masalah,” urai Ketua YLK Kalsel.
Menurutnya yang perlu diawasi, adalah apabila pengusaha mengoplos beras Bulog.
“Ini yang tidak boleh, dan ini merugikan pemerintah, mengingat beras Bulog ini adalah beras yang bersubsidi,” tegas Murjani.
Sedangkan mengenai ukuran beras yang diduga ada tidak sesuai takaran di sebuah kemasan, dinilainya sebagai pelanggaran, karena merugikan hak konsumen, sehingga juga perlu ditindaklanjuti pihak terkait.
(Ian)
