JURNALKALIMANTAN.COM, BARITO KUALA – Seratus satu pengawas dan kepala sekolah di Kabupaten Barito Kuala (Batola), mendapat Sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 60 Tahun 2019 tentang Implementasi Zona Pendidikan Anti Korupsi.
Kegiatan ini dibuka Bupati Hj. Noormiliyani A.S. melalui Sekretaris Daerah (Sekda) H. Zulkipli Yadi Noor, di Aula Selidah Kantor Sekretariat Daerah Batola, Selasa (16/11/2021).
Kegiatan yang melibatkan Inspektur Batola H. Ismet Zulfikar, Inspektur Pembantu (Irban) II Mahendra Saputra, dan Irban V Mujiburrahman ini, bertujuan untuk mengingatkan dan menginformasikan terhadap peraturan baru tersebut.
“Kegiatan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari surat KPK Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Nomor: B/3865/DKM.00.04/80-82/07/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Tindak lanjut Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Tingkat Kabupaten/Kota,” tutur Ketua Panitia Pelaksana Lulut Widiyanto Putro, S.Pd., M.M., yang juga Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Batola,
Sementara itu, bupati melalui Sekda Zulkipli Yadi Noor dalam sambutannya mengatakan, lembaga pendidikan merupakan basis pendidikan karakter generasi muda Indonesia untuk jangka panjang. Sehingga sangat penting menanamkan pendidikan anti korupsi secara berkesinambungan.
Diakui bupati, sebenarnya tindakan korupsi dalam skala kecil terkadang dilakukan di lingkungan dunia pendidikan, seperti penerimaan peserta didik dengan curang, memanipulasi nilai, gratifikasi, dan sebagainya.
“Karenanya sebelum menjadi generasi muda yang tumbuh dan menghadapi kehidupan lebih luas, diharapkan lembaga pendidikan harus lebih dulu menanamkan sikap-sikap anti korupsi,” tegas bupati dalam sambutan tertulisnya.
Sehubungan itulah, bupati memandang kegiatan sosialisasi ini sangat penting dan strategis, yang diharapkan bisa dipahami dan diterapkan para peserta, agar memberi manfaat besar bagi daerah dan masyarakat.
Alibana / Ahmad MT
