JURNALKALIMANTAN.COM, BARITO KUALA – Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Barito Kuala (Batola), Wakil Bupati (Wabup) H. Rahmadian Noor mengumpulkan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan camat, dalam Rapat Koordinasi Pajak dan Retribusi Daerah untuk pengarahan kualitas kinerja.
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batola Ir. H. Gusti Rosa Syahrum mengutarakan, penerimaan pajak dan retribusi daerah pada triwulan III hingga 3 Oktober 2021 telah mencapai 90,29% dari target Rp56.836.012.151,28.
Dari total penerimaan yang ada, penerimaan terendah sementara ini berada pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan capaian yang baru 3,18% (Rp32.065.000,00) dari target Rp1.008.000.000,00.
Kepala DLH Fahriana menjelaskan, rendahnya penerimaan pajak ini dipicu oleh belum adanya peraturan incinerator.
“Kita masih memperjuangkan dasar hukum pemanfaatan incinerator ini. Diharapkan tahun depan sudah bisa menarik retribusi dan mengharapkan incinerator yang berlokasi di Kecamatan Anjir Muara akan berstatus Badan Layanan Umum Daerah,” tandasnya.
Sedangkan persentase penerimaan pajak tertinggi ditempati Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 106,31% (Rp433.750.000,00) dari target Rp408.000.000,00.
Nilai penerimaan tertinggi BP2RD sebesar Rp26.161.669.800,00 dengan target Rp25.824.838.000,00 (101,30%). Sedangkan penerimaan terbesar berasal dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp11.577.094.848,00,” ucap Oca, sapaan akrab Kepala BP2RD Batola, di aula kantornya di Marabahan, Kamis (18/11/2021).
Wabup Rahmadian Noor mengakui, masih banyak program yang belum terlaksana akibat pengalihan anggaran demi penanganan Covid-19. Sehingga membuat pihaknya mengalami penerimaan yang sedikit, belum lagi belanja daerah yang cukup besar, seperti untuk para pegawai yang mencapai Rp103 miliar.
Untuk itu, ia mengharapkan setiap kepala SKPD bisa lebih menggenjot penerimaan daerah, agar program pemerintah dapat berjalan dengan tidak mengorbankan tunjangan para ASN.
Sekretaris Daerah Batola Zukipli Yadi Noor, juga turut mendorong seluruh kepala SKPD untuk meningkatkan kinerja.
“Kita menyadari banyak dana transfer pusat yang terpotong masuk ke daerah. Sehingga kita harus menggenjot PAD demi berjalannya program-program pemerintah yang banyak belum terlaksana,” jelasnya.
Alibana / Ahmad MT
