JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmennya agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap alokasi anggaran dipastikan transparan, tepat sasaran, serta mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan layanan publik.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Focus Group Discussion (FGD) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta, belum lama ini.
Forum membahas sejumlah isu strategis, seperti transfer keuangan daerah, perencanaan tahun jamak, mandatory budget, dan program prioritas pembangunan. DPRD menekankan APBD 2026 tidak hanya sesuai regulasi, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan masyarakat Kalsel.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Alpiya Rakhman, menyampaikan masukan dari Kemendagri menjadi pegangan penting dalam penyusunan APBD.
“Kalau melihat transfer keuangan daerah, mudah-mudahan di 2026 ruang fiskal kita tidak sempit. Namun jika ada penundaan transfer dari pusat, maka harus dipilih mana yang benar-benar prioritas,” ujarnya.
Banggar DPRD Kalsel menegaskan APBD bukan sekadar dokumen belanja, melainkan instrumen pembangunan yang harus menghadirkan kesejahteraan dan manfaat nyata bagi masyarakat Banua.(YUN)
