JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat lanjutan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalsel , Jum’at (11/10/2025).
Ketua Pansus III, H. M. Rosehan Noor Bahri, didampingi Wakil Ketua Nor Fajeri serta anggota Pansus III lainnya, menekankan pentingnya memperkuat posisi Pemerintah Provinsi sebagai pemegang kendali saham di Bank Kalsel.
Menurutnya, kepemilikan saham mayoritas merupakan hal strategis agar Pemprov Kalsel dapat lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah.
“Sebagai pengendali saham, pemerintah daerah idealnya memiliki porsi kepemilikan yang lebih besar. Kami berharap di bawah kepemimpinan H. Muhidin, komitmen untuk menambah penyertaan modal dapat terus diupayakan sesuai kemampuan keuangan daerah,” ujar Rosehan.
Ia menegaskan, DPRD Kalsel melalui Pansus III mendukung penuh langkah pemerintah provinsi dalam memperkuat posisi tersebut.
“Langkah ini tidak hanya mempertegas peran Pemprov Kalsel sebagai pengendali perusahaan, tetapi juga memastikan agar aset daerah dapat dikelola secara maksimal untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachruddin, menjelaskan bahwa meskipun komposisi kepemilikan saham saat ini belum menempatkan Pemerintah Provinsi sebagai pemegang saham terbesar, namun telah disepakati bahwa kendali saham tetap berada di tangan Pemprov Kalsel.
“Kesepahaman ini menjadi dasar penting dalam menjaga arah kebijakan dan keberlanjutan pengelolaan Bank Kalsel sebagai bank daerah milik bersama,” ujarnya.
Fachruddin menambahkan, pihaknya menyambut baik dukungan DPRD Kalsel yang mendorong peningkatan penyertaan modal secara bertahap.
“Dengan kemampuan keuangan daerah yang terus berkembang, kami optimistis penyertaan modal dapat terus ditingkatkan dalam jangka menengah hingga panjang. Hal ini sejalan dengan komitmen memperkuat posisi Bank Kalsel sebagai lembaga keuangan daerah yang mandiri dan berdaya saing,” pungkasnya.(YUN)
