JURNALKALIMANTAN.COM, KOTABARU — Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) 2025 sebagai langkah memperkuat sinergi lintas sektor. Kegiatan berlangsung di Aula Bamega, Senin (27/10/2025), dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, unsur kecamatan, instansi terkait, serta mitra dunia usaha.
Hadir sebagai narasumber Kepala Pusat Studi Kependudukan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Dr. Norma Yuni Kartika, M.Sc., M.Pd, bersama tim ahli Prof. Dr. Suratno, M.Pd. Hadir pula M. Anshor, MM dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Eko Pribadi, pimpinan PT Arutmin Indonesia NPLCT sekaligus Ketua Forum CSR Kotabaru.
Rapat membahas evaluasi capaian program penurunan stunting tahun berjalan, kendala lapangan, serta langkah strategis menuju target prevalensi stunting yang ditetapkan pemerintah pusat.
Wakil Bupati Kotabaru sekaligus Ketua TPPS, Syairi Mukhlis, S.Sos, menegaskan bahwa angka stunting di Kotabaru berdasarkan SSGI 2024 mencapai 23,2 persen, meningkat dari sebelumnya 20,1 persen.
“Ini menjadi tantangan kita bersama. Kita harus mengambil langkah strategis agar angka ini dapat ditekan minimal sesuai target provinsi, bahkan jika memungkinkan mencapai target nasional,” ujarnya.
Syairi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor mulai dari Dinas Kesehatan, DPPPAPPKB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, pemerintah desa, hingga pelaku usaha melalui program CSR. Ia juga mendorong inovasi digital berupa aplikasi pemantauan gizi balita untuk mempercepat deteksi kondisi balita secara real time.
Selain itu, ia meminta agar anggaran stunting direncanakan secara terarah dan terintegrasi. Program seperti bantuan sosial, penyediaan jamban sehat, bedah rumah, edukasi calon pengantin, penguatan Posyandu, hingga pemanfaatan pekarangan untuk pangan keluarga harus berjalan optimal dan tepat sasaran.
Kepala DPPPAPPKB Kotabaru, Ir. Sri Sulistiyani, M.Ph, menjelaskan bahwa stunting masih menjadi isu prioritas nasional karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Adapun materi yang disampaikan dalam rakor meliputi:
Analisis peningkatan stunting di Kotabaru oleh Prof. Dr. Suratno, M.Pd
Analisis perkawinan usia muda dan pengaruhnya terhadap stunting oleh Dr. Norma Yuni Kartika
Optimalisasi peran pemerintah desa dalam konvergensi pencegahan stunting oleh Dinas PMD
Sinergi pendanaan CSR untuk intervensi gizi oleh Forum CSR Kotabaru
“Melalui rapat koordinasi ini, kita berharap semakin memperkuat komitmen dan keselarasan program antarinstansi dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kotabaru,” ujar Sri.
Pemkab Kotabaru berharap rakor ini menjadi momentum mempercepat konsolidasi seluruh sektor—pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat—agar kualitas kesehatan anak dan perkembangan SDM meningkat, serta prevalensi stunting dapat ditekan secara signifikan.
(Eca)
