Bantuan Makan Dihapus, 33 Panti Asuhan di Banjarmasin Menjerit, Anggota LKSA: Tega Sekali!

Abdul Khair saat diwawancara awak media. (Foto : Ih)

JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Sebanyak 33 panti asuhan di Banjarmasin terancam kekurangan dana operasional, akibat tidak lagi mendapat bantuan konsumsi dari Pemerintah Kota Banjarmasin pada 2025.

Kondisi ini disampaikan Anggota Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Banjarmasin Abdul Khair, pada peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial di sebuah hotel di Banjarmasin, Selasa (9/12).

[feed_them_social cpt_id=59908]

Abdul Khair menjelaskan, tahun ini pihaknya tidak lagi menerima bantuan konsumsi untuk anak yatim, yang sebelumnya rutin diberikan.

“Sejak setahun yang lalu bantuan itu tidak ada. Informasinya karena keterbatasan anggaran. Namun lembaga sosial lain seperti Karang Taruna masih dapat. Kami berharap ini bisa jadi perhatian,” ujarnya.

Menurut Abdul Khair, sekitar 600 anak panti sangat bergantung pada perhatian Pemkot Banjarmasin, terutama di tengah melemahnya dukungan dari donatur swasta.

“Dalam kondisi ekonomi sekarang, donatur dari pihak swasta tidak bisa kita harapkan lebih. Karena itu, kami berharap kepedulian dari pemerintah,” tambahnya.

Abdul Khair juga mengungkapkan, bahwa bantuan konsumsi yang pernah diterima beberapa tahun lalu pun jumlahnya relatif kecil.

“Hanya sekitar Rp3.000 lebih per anak per hari, sementara di kabupaten lain ada yang sampai Rp30–40 ribu per hari. Tapi kami maklum, mungkin karena jumlahnya banyak. Namun sejak tahun lalu bukan naik, malah dihilangkan anggarannya. Tega sekali,” keluhnya.

Abdul Khair menegaskan, bahwa anak panti tidak hanya membutuhkan makan, tetapi juga pendidikan, pembinaan mental, dan keterampilan.

Ia khawatir panti-panti yang biasanya menerima bantuan itu bisa tutup, bahkan ia risau akan menimbulkan masalah sosial baru jika tahun depan masih tidak menerima bantuan.

“Info dari Dinas Sosial, mereka sudah mengajukan, tetapi di Rencana Kerja dan Anggaran tidak ada. Ini yang kami pertanyakan, ke mana hati para pejabat? Masa anak yatim dikesampingkan,” ucap Abdul Khair.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Nuryadi mengakui adanya pengurangan anggaran.

“Ya, memang berkurang. Kami akan koordinasi lagi, semoga bisa ditambah,” pungkasnya.

(Ih/Ahmad M)

[feed_them_social cpt_id=57496]