JURNALKALIMANTAN.COM, BANJAR – Menguatnya perhatian publik terhadap isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender, mendorong jajaran Nahdlatul Ulama Kabupaten Banjar untuk menyusun langkah strategis yang berimbang, menempatkan nilai agama, ketertiban sosial, serta prinsip kemanusiaan dalam satu garis kebijakan.
Isu tersebut menjadi pokok bahasan dalam diskusi yang digelar Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) Banjar, bersama Lembaga Bahtsul Masail (LBM), di Gedung Pimpinan Cabang NU, belum lama tadi.
Sekretaris LDNU Banjar M. Ali Syahbana mengatakan, forum tersebut membedah persoalan LGBT secara komprehensif, mulai dari faktor penyebab, pengaruh globalisasi, hingga dampak sosial yang dirasakan masyarakat Banua.
Menurutnya, arus informasi digital yang deras membuat narasi seputar LGBT semakin mudah diakses, termasuk oleh generasi muda. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, karena dianggap tidak sejalan dengan nilai agama dan budaya lokal, yang selama ini menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat Banjar.
“Kami mendorong pemerintah daerah hadir melalui kebijakan yang jelas dan terukur. Namun perlu ditegaskan, penolakan terhadap normalisasi perilaku tidak boleh diwujudkan dalam bentuk kebencian, persekusi, atau kekerasan terhadap individu,” ujar Ali yang juga Anggota DPRD Kabupaten Banjar.
Pihaknya melihat pendekatan edukatif jauh lebih efektif untuk menjaga ketahanan moral masyarakat dibandingkan tindakan represif.
Terkait wacana pembentukan regulasi, NU Banjar menyatakan masih akan melakukan kajian mendalam dari sisi hukum maupun kemanfaatan sosial. Setiap kebijakan yang diusulkan, kata Ali, harus sejalan dengan konstitusi serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan non-diskriminasi.
“Tujuan utamanya adalah menjaga keharmonisan sosial. Jika regulasi memang diperlukan dan memiliki dasar hukum yang kuat, tentu akan kami dorong melalui mekanisme resmi dan konstitusional,” pungkasnya.
(Hik/Ahmad M)
