Komisi IV DPRD Kalsel Soroti Minimnya Anggaran Dinsos 2026

Wakil ketua komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah saat pimpin rapat bersama dinas sosial

JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Minimnya anggaran yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi sorotan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel.

Hal ini terungkap dalam Rapat Pelaksanaan Program Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2026, Rabu (4/3/2026), di ruang rapat Komisi IV Gedung DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat No.18, Banjarmasin.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mengungkapkan keprihatinannya atas pagu anggaran Dinas Sosial Provinsi Kalsel yang hanya sebesar Rp 69 miliar akibat efisiensi.

Menurutnya, jumlah tersebut sangat minim jika dibandingkan dengan banyaknya program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan sosial kemasyarakatan.

“Nah, oleh karenanya apa yang disampaikan oleh rekan-rekan Dinas Sosial tadi menjadi atensi kami sebagai anggota DPRD, khususnya Komisi IV, untuk memperhatikan dan memperjuangkannya dalam rapat anggaran nanti dengan pemerintah. Baik anggaran reguler maupun perubahan, yang sifatnya menyentuh langsung program sosial kemanusiaan jangan dikurangi karena ini bersentuhan langsung dengan masyarakat,” pinta Gusti Iskandar yang juga menjabat Ketua PMI Provinsi Kalsel.

Politisi senior dari Partai Golongan Karya itu menegaskan, efisiensi anggaran tidak menjadi persoalan apabila diterapkan pada kegiatan seremonial. Namun, ia meminta agar program yang bersifat sosial kemanusiaan tidak mengalami pengurangan.

“Kalau efisiensi untuk kegiatan yang bersifat seremonial, monggo, tidak ada masalah. Tapi yang bersifat sosial kemanusiaan jangan. Kebetulan saya juga berlatar belakang sebagai Ketua PMI. Program kemanusiaan ini sungguh-sungguh menjadi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Mantan anggota DPR RI tersebut berharap pada pertemuan berikutnya Dinas Sosial Provinsi Kalsel dapat menyusun secara rinci kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi Pemerintah Provinsi Kalsel, termasuk kebutuhan anggarannya.

“Ke depan pasti akan kita perjuangkan. Dengan data kemiskinan di Kalimantan Selatan yang sudah cukup memprihatinkan, itu harus tetap diselesaikan melalui program-program sosial kemanusiaan,” pungkasnya. (YUN)