JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, melalui Seminar Nasional bertajuk “Sinergi BPK dan Pemangku Kepentingan untuk Membangun Banua”, Senin (20/4/2026).
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong pembangunan yang efektif serta berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi yang kuat menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang tepat sasaran dan berorientasi pada kesejahteraan publik.
Arah tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana disampaikan Gubernur Muhidin melalui Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman.
Pemerintah provinsi menekankan pentingnya membuka ruang kolaborasi yang luas serta menerima masukan dari berbagai pihak.
Selain itu, sinergi dengan lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dinilai penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Anggota BPK RI, Fathan Subchi, menegaskan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengawasan agar kebijakan yang dihasilkan lebih akuntabel.
Sementara itu, Kepala BPK Provinsi Kalimantan Selatan, Andriyanto, menyebut sinergi antar lembaga sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab.
Seminar nasional ini tidak hanya menjadi ruang dialog, tetapi juga pijakan dalam memperkuat kebijakan daerah yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
(Adv/Mc Tanbu)
