JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat kapasitas bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah, melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas dalam Optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, 5-8 Oktober 2026, tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, di salah satu hotel di Banjarmasin, Senin (5/10/2026).
Dalam arahannya, Ichrom menekankan pentingnya peran bendahara sebagai garda terdepan dalam memastikan setiap rupiah yang bersumber dari APBD Kota Banjarmasin dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Menurutnya, bimtek tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman teknis penggunaan SIPD RI, tetapi juga membekali bendahara dengan kemampuan mengantisipasi berbagai risiko dalam proses penatausahaan keuangan daerah.
“Kegiatan Bimtek ini bertujuan untuk memberi pemahaman lebih intens lagi kepada para bendahara yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah,” ujarnya.
Ichrom juga mengingatkan bendahara pengeluaran maupun bendahara pengeluaran pembantu agar memahami alur kerja sekaligus mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran yang bersumber dari APBD.
Ia menyampaikan pesan Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR agar bendahara tidak menjadi penghambat dalam pelayanan, baik kepada pegawai, masyarakat maupun pihak ketiga.
“Kalau penegasan saja bahwa bendahara jangan mempersulit orang, baik itu pegawai sendiri maupun masyarakat atau pihak ketiga, karena bendahara berperan untuk mempercepat atau memperlambat,” ucapnya.
Ichrom mengatakan, pesan tersebut sejalan dengan komitmen Pemko Banjarmasin untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, ia menyoroti persoalan administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang masih menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, penumpukan SPJ menjelang akhir tahun perlu diantisipasi melalui pengelolaan waktu dan administrasi yang lebih baik.
“Kadang-kadang di akhir tahun, biasanya banyak SPJ-SPJ yang menumpuk sampai di akhir tahun. Jadi harapannya seorang bendahara itu harus mampu memanajemen waktu dan laporan pertanggungjawaban agar tidak menumpuk di akhir tahun,” ujarnya.
Ia berharap bimtek tersebut dapat meningkatkan kemampuan bendahara sekaligus memperkuat akuntabilitas seluruh pengelola keuangan di lingkungan Pemko Banjarmasin.
Bimtek menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dengan materi yang berkaitan dengan optimalisasi SIPD RI dan penatausahaan keuangan daerah.
(Ih/Ang)
