JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan rokok elektrik atau vape secara menyeluruh.
Langkah tersebut dinilai mendesak untuk memberikan perlindungan hukum dan kesehatan kepada masyarakat, dari ancaman zat adiktif yang terkandung maupun disalahgunakan melalui rokok elektrik.
Desakan itu menjadi salah satu rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape.
Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. K.H. Asrorun Ni’am Sholeh menjelaskan, bahwa fatwa tersebut tidak hanya mengatur hukum penggunaan vape, tetapi juga menegaskan keharaman seluruh aktivitas bisnis yang berkaitan dengan produk tersebut, mulai dari produksi hingga perdagangan.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd ad-dzari’ah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya,” ujar Prof. Ni’am, dikutip dari MUI Digital, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, penetapan fatwa tersebut didasarkan pada berbagai dampak negatif vape terhadap kesehatan dan lingkungan. Kandungan nikotin di dalamnya berpotensi menimbulkan ketergantungan serta berdampak buruk terhadap sistem saraf.
Selain itu, vape juga dinilai rawan disalahgunakan sebagai media peredaran zat-zat terlarang, termasuk narkotika dan psikotropika.
Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah tersebut berharap, undang-undang yang disusun nantinya dilengkapi dengan ketentuan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang melanggar.
Guru Besar Bidang Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga menilai, regulasi tersebut diperlukan untuk menekan peredaran vape sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman paparan nikotin dan penyalahgunaan narkoba.
“Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” tegas Prof Ni’am.
MUI berharap rekomendasi dalam fatwa tersebut dapat segera ditindaklanjuti pemerintah dan legislative, melalui kebijakan yang memberikan perlindungan lebih optimal bagi masyarakat.
(Ahmad M/Mui Digital)
