JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Saibani, didampingi sekretarisnya, H. M. Irfani, mengatakan, berkaitan dengan adanya informasi harga LPG 3 kg bersubsidi yang mencapai Rp60 ribu di lapangan, jauh di atas harga eceran tetap (Rp.17.500,00), pihaknya pun sudah turun langsung untuk melakukan cek dan ricek, yang ternyata memang benar adanya. Namun tegasnya, hal itu tidak terjadi pada agen dan pangkalan.
“Setelah ditelisik, ternyata harga tersebut terjadi akibat sudah berpindah dari tangan satu ke tangan lainnya, atau sudah beberapa tangan, sehingga harga berubah drastis,” tutur H. Saibani kepada jurnalkalimantan.com, di kantornya, di kawasan Belitung Darat, Banjarmasin, Rabu (03/02/2021).
Menurutnya, dengan harga Rp60 ribu, mestinya warga memilih untuk menambah Rp10 ribu lagi untuk mendapatkan LPG 5,5 kg non subsidi, karena harganya hanya Rp10 ribu sampai Rp12 ribu per kilogram.
“Secara normal kita berpikir, kalau Rp60 ribu harga gas LPG 3 kg, berarti satu kilogramnya Rp20 ribu,” imbuh H.Saibani.
Dirinya juga menganjurkan kepada masyarakat, untuk membeli LPG non subsidi, apabila terjadi lagi harga LPG 3 kg di luar batas kewajaran, karena barangnya yang banyak tersedia, dan tidak perlu sampai berebut mendapatkannya. Bahkan kalau mau menukar tabung 3 kg ke 5,5 kg, tinggal menambah sedikit biaya.
Baca Juga : Hiswana Migas Kalsel, Salurkan Bantuan Lewat Sungai
“Sekali lagi kami tegaskan, kalau terjadi harga di luar normal atau tidak masuk akal, lebih baik membeli LPG 5,5 kg, karena sangat jauh bedanya dengan harga non subsidi,” katanya.
Berdasarkan informasi yang ia himpun, ada suami, istri, dan anak, membeli LPG di pangkalan, dan 1 rumah akhirnya mendapatkan 3 LPG. Kemudian sebagiannya dijual kepada orang lain seharga Rp30 ribu–Rp35 ribu, dan itu ada pembelinya, lalu dijual lagi oleh pembeli pertama dan seterusnya, sehingga harganya menjadi tinggi.
“Untuk informasi, stok LPG kita kondisinya sangat aman, namun saat ini terkendala dalam hal pendistribusiannya saja, karena masih banyak infrastruktur yang dalam proses perbaikan. Pendistribusian tetap jalan, hanya saja tidak maksimal,” pungkas H. Saibani.
Editor : Ahmad MT
