JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dinas terkait, dalam rangka pembahasan Program Kerja Tahun Anggaran 2024, di ruang rapat Komisi IV, Rabu (08/08).
Bersama Dinas Sosial, H.M. Lutfi Saifuddin (Ketua Komisi IV) menyampaikan adanya peningkatan biaya operasional pada Satgas Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa, ditengarai akibat ramainya ODGJ yang semakin meresahkan warga.
“Di Kalsel, ODGJ semakin banyak keberadaannya. Sehingga ini memerlukan penanganan khusus, apalagi untuk menangani satu provinsi, dan kami tadi sudah sepakat, karena cukup banyak kebutuhan operasional di sana,” tegasnya.
Ia juga menyoroti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang sebelumnya tidak ada tempat mandi, cuci, kakus.
“Alhamdulillah kalau dahulu kan hanya rumahnya saja, sekarang kami meminta agar sarana air bersih juga disediakan,” kata Politikus Gerindra yang akrab disapa Bang Lutfi itu.
Di sisi lain, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) saat menyampaikan paparannya terkait dana hibah, mendapat perhatian khusus dari Wakil Ketua Komisi IV Gina Mariati. Ia menyoroti, bahwa dana hibah yang diperuntukkan bagi organisasi masyarakat masih belum memiliki kejelasan peruntukan yang memadai.
Gina menegaskan, bahwa Dispora harus memastikan pertanggungjawaban yang jelas dan transparan untuk dana hibah tersebut, serta memastikan bahwa penggunaannya mendukung program-program pemerintah.
“Seperti penurunan angka _stunting_ dan pemberantasan judi _online,”_ tekan srikandi Partai Nasdem tersebut.
Gina juga mengungkapkan, bahwa pengawasan terhadap dana hibah ini sangat minim. Ditambah lagi, banyaknya proposal yang masuk ke salah satu dinas, memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja dinas tersebut.
Selanjutnya, Komisi IV siap memperjuangkan seluruh program kerja yang sudah dipaparkan oleh mitra pada Rapat Badan Anggaran nantinya.
(Hik/Achmad MT/rilishmsdprdkalsel)
