JURNALKALIMANTAN.COM, BANDUNG – Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan menyoroti pengelolaan Dana BOSDA saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Jawa Barat, Senin (11/5/2026).
Dalam pertemuan itu, rombongan yang dipimpin Hj. Jihan Hanifha bersama Kepala Dinas Pendidikan Kalsel Abdul Rahim mempelajari langsung sistem penganggaran, penyaluran, hingga pengawasan BOSDA di Jawa Barat.
Fokus utama mereka bukan sekadar mekanisme, tetapi bagaimana regulasi dan pola distribusi anggaran bisa membuat program bantuan pendidikan lebih efektif dan tepat sasaran.
Jawa Barat dinilai telah memiliki sistem yang lebih tertata, termasuk payung hukum berupa pergub yang meminimalkan tumpang tindih kebijakan.
“Banyak hal yang bisa kita adopsi, termasuk pengaturan sekolah yang tidak menerima BOSDA dan kejelasan regulasinya,” ujar Jihan.
Selain itu, isu pungutan pada kegiatan perpisahan sekolah juga ikut dibahas. Komisi IV menilai perlu ada pengawasan lebih ketat agar kegiatan tersebut tetap berjalan tanpa membebani orang tua.
Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi DPRD Kalsel untuk mendorong perbaikan tata kelola BOSDA, dengan penekanan pada transparansi, efektivitas, dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan. (YUN)
