JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Fraksi PKS, Habib Hamid Bahasyim, menegaskan pentingnya langkah mitigasi yang lebih terukur dalam menghadapi ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan berdampak hingga akhir 2026.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja Komisi I DPRD Kalsel ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
Menurutnya, kesiapsiagaan menghadapi El Nino tidak bisa hanya dibebankan kepada BPBD, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan dukungan kebijakan yang terintegrasi.
“Mitigasi harus dilakukan sejak dini dan terukur. Jangan sampai kita baru bergerak ketika dampaknya sudah meluas, baik bagi masyarakat, lingkungan, maupun sektor ekonomi,” ujarnya.
Habib Hamid Bahasyim menilai pola penanganan yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi referensi bagi Kalimantan Selatan, terutama dalam hal koordinasi lintas sektor dan penerbitan instruksi khusus kepada seluruh SKPD untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Habib Hamid juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, termasuk melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai salah satu langkah teknis untuk menekan risiko bencana akibat El Nino.
“Kita ingin langkah konkret dipersiapkan sejak sekarang. Jangan sampai masyarakat menjadi pihak paling terdampak akibat keterlambatan kebijakan,” tegasnya.
Komisi I DPRD Kalsel menilai penguatan koordinasi pemerintahan, kesiapan birokrasi, serta percepatan kebijakan mitigasi menjadi kunci dalam melindungi masyarakat dari dampak El Nino yang diperkirakan menguat dalam beberapa bulan ke depan. (YUN)
