DPRD Balangan Dalami LKPJ 2025 Bersama SKPD, Fokus Capaian dan Kendala

Suasana rapat kerja Komisi III DPRD Balangan dalam rangka pembahasan LKPJ 2025. (Foto : Ist)

JURNALKALIMANTAN.COM, BALANGAN – Komisi III DPRD Kabupaten Balangan, menggelar rapat kerja dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di ruang rapat DPRD Balangan.

Rapat yang berlangsung pada 20–21 April 2026 tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Balangan, , serta dihadiri anggota komisi dan perwakilan SKPD terkait.

Adapun mitra kerja Komisi III yang turut hadir meliputi Bagian Umum, Kesejahteraan Rakyat, dan Protokol Sekretariat Daerah, Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Diskominfosan, serta BPBD.

Dalam rapat tersebut, Komisi III melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijalankan sepanjang 2025. Pembahasan difokuskan pada capaian kinerja, realisasi anggaran, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

Ketua Komisi III, Hafiz Ansyari, menegaskan bahwa pembahasan LKPJ merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.

Ketua Komisi III DPRD Balangan Hafiz Ansyari saat memimpin rapat.

“Kami ingin memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, ada sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.

Sejumlah isu strategis turut menjadi sorotan dalam rapat, di antaranya pembangunan infrastruktur jalan, pengelolaan lingkungan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada sektor yang menjadi ruang lingkup Komisi III.

Sementara itu, perwakilan SKPD memaparkan capaian kinerja masing-masing serta memberikan penjelasan atas pertanyaan dan masukan dari anggota dewan.

Melalui rapat kerja ini, Komisi III DPRD Balangan diharapkan dapat merumuskan rekomendasi konstruktif terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kinerja pemerintah daerah ke depan.

(Adv/Fzn)