JURNALKALIMANTAN.COM, BALANGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, menegaskan komitmennya mengawal efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui evaluasi menyeluruh terhadap serapan anggaran Tahun Anggaran 2025. Langkah ini dilakukan agar penyusunan dan pelaksanaan APBD 2026 lebih optimal serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Evaluasi tersebut mengemuka dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (6/7/2026), menyusul proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 yang diperkirakan mencapai hampir Rp900 miliar.
Wakil Ketua DPRD Rizkan mengatakan, besarnya nilai SiLPA harus menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), agar perencanaan dan pelaksanaan program ke depan semakin tepat sasaran.
“Dari hasil ini kita bisa mereviu kembali apa hal-hal yang menyebabkan banyaknya SiLPA di SKPD,” ujarnya.
Menurut Rizkan, tingginya SiLPA menjadi momentum untuk memperbaiki proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran. DPRD, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan masukan agar seluruh program prioritas dapat direalisasikan secara maksimal.
Meski pendapatan daerah berhasil melampaui target hingga mencapai Rp3,642 triliun atau 108 persen, realisasi belanja dari total pagu Rp3,993 triliun baru mencapai sekitar Rp3,394 triliun atau 85 persen. Kondisi tersebut dinilainya perlu menjadi perhatian agar anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Ini menjadi evaluasi, masukan, dan perbaikan bagi kita semua, termasuk kami di DPRD, dalam penyusunan APBD 2026 agar tidak terjadi lagi SiLPA sebanyak itu, dan program-program prioritas dapat direalisasikan sepenuhnya untuk masyarakat Balangan,” tegas Rizkan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Fakhriyanto menjelaskan, rendahnya serapan anggaran dipengaruhi sejumlah faktor teknis, di antaranya proses transisi sistem e-Katalog versi 4 ke versi 5, serta masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa.
Ia menambahkan, sebagian besar SiLPA juga berasal dari sejumlah program strategis yang masih berada pada tahap pelelangan, sehingga memerlukan waktu penyelesaian.
Meski demikian, Sekda memastikan kondisi keuangan daerah tetap sehat. Hal itu tercermin dari komposisi belanja pegawai yang masih berada di bawah 30 persen, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan publik tetap tersedia.
Melalui evaluasi tersebut, DPRD berharap berbagai kendala dalam penyerapan anggaran dapat segera diatasi, sehingga pelaksanaan APBD 2026 berlangsung lebih efektif, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
(Adv/Fzn)
