JURNALKALIMANTAN.COM, BALANGAN – Kondisi fiskal Kabupaten Balangan menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Melalui pemandangan umum fraksi-fraksi yang dibacakan perwakilan DPRD Balangan, Wahyudi Azhari, Senin (14/9/2026), dewan menilai penurunan pendapatan daerah perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Balangan.
Sejumlah fraksi menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Fraksi PPP meminta Pemkab Balangan memberikan penjelasan lebih rinci terkait penurunan PAD sebesar 4,85 persen.
Kondisi tersebut dinilai perlu dicermati, terlebih di tengah menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Sorotan juga datang dari Fraksi PAN. Dalam pemandangan umumnya, pendapatan daerah pada RAPBD 2027 diproyeksikan sekitar Rp1,655 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp2,261 triliun.
Kondisi tersebut menunjukkan ruang fiskal daerah semakin terbatas. Karena itu, DPRD meminta pemerintah daerah lebih cermat dalam mengelola anggaran, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
“Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tutur Wahyudi Azhari.
Pemerintah daerah didorong lebih serius menggali sumber-sumber pendapatan baru, termasuk mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah, aset daerah serta kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Di sisi belanja, DPRD meminta efisiensi dilakukan secara selektif. Penghematan tidak semata-mata dimaknai sebagai pemangkasan anggaran, tetapi harus diarahkan pada peningkatan kualitas belanja agar setiap program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dewan juga mengingatkan agar program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas di tengah tekanan fiskal.
Menurut DPRD, ketika pendapatan daerah mengalami penurunan, pemerintah tidak cukup hanya melakukan efisiensi belanja. Pemkab Balangan juga dituntut mampu mencari sumber pendapatan baru sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat Bumi Sanggam.
(Adv/Fzn)
