JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA –
Belum adanya kejelasan terkait perbaikan jalan nasional di desa Satui Barat KM 171 Kabupaten Tanah Bumbu, propinsi Kalimantan Selatan melatarbelakangi wakil rakyat ke DKI Jakarta.
Hal itu seperti yang terlihat ketika Komisi III DPRD Provinsi Kalsel mendatangi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI di Jakarta, Senin (28/11/2022).
Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah menjelaskan, bahwa kedatangan mereka ke kementerian PUPR untuk meminta ketegasan dan kejelasan terhadap penanganan jalan nasional yang longsor di desa satui barat km 171 Kabupaten Tanah Bumbu.
“Alhamdulillah ada titik terang terkait penanganan jalan nasional yang longsor di kabupaten tanah bumbu,”jelasnya.
Saat ini kementerian PUPR menunggu hasil survei dan hasil DED (Detail Engineering Desain) yang sedang dilakukan. Hasil survei ini menentukan apakah jalan nasional itu tetap disana atau dipindahkan ke jalan alternatif,ujar politisi partai Demokrat Kalsel ini.
Ditambahkannya, jika terjadi pemindahan jalan nasional ke jalan alternatif maka pihaknya meminta penekanan kepada penambang yang ada di sekitar jalan tersebut, untuk tidak menambang, agar hal tersebut tidak terulang lagi.
“Kita berharap apapun hasil survei dan hasil desainnya , kalau memang jalan yang longsor tidak bisa diperbaiki, tidak layak lagi, kita minta percepat penyelesaian jalan alternatif untuk dijadikan jalan nasional,”tegasnya.
Sementara itu,bDirektur Preservasi Jalan Dan Jembatan Wilayah I Kementerian PUPR, Ir. Akhmad Cahyadi, M.ENG, SC. Saat menerima Komisi III DPRD Kalsel menyatakan kerusakan jalan itu disebabkan oleh pertambangan.
“Hasil rapat dengan Kementerian ESDM, disepakati bahwa diminta untuk disiapkan DED nya. Tahun 2023 kita siapkan. BPJN juga telah menyiapkan kajian atau desain untuk penanganan longsor. Sekarang Kementerian PUPR sedang berfokus agar jalan tetap lancar,”pungkasnya.
(Yunn)
