Kadis PUPR Tanbu Jadi Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Lahan

Suasana saat press rilis

JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) yang berinisial HW, ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Kalsel, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Kantor Camat Simpang Empat senilai Rp4,8 miliar lebih.

“Ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (11/6) lalu, setelah sempat beberapa kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi sejak 19 Januari 2024. Dari kasus tersebut negara mengalami kerugian senilai Rp4.876.000.000,00,” ungkap Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Adam Erwindi, didampingi Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Tipikor Direktorat Reskrimsus AKBP Fadli, saat konferensi pers, Kamis (13/6).

AKBP Fadli menambahkan, tersangka diduga melakukan korupsi dengan cara membeli kembali tanah yang sebenarnya telah dimiliki Pemkab Tanbu menggunakan anggaran Dinas PUPR tahun 2023.

“Modus operandi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pembelian tanah pada kantor camat secara fiktif. Tanah ini sudah ada bukti kepemilikan dari pada Pemkab Tanah Bumbu sendiri, akan tetapi dibeli kembali dengan memunculkan produk baru,” lanjutnya.

Adapun barang bukti yang telah disita, ungkap Kasubdit, petugas mengamankan di antaranya sporadik palsu dan uang Rp1.005.000.000,00 yang disita dari tiga penerima. AKBP Fadli juga mengatakan, dalam kasus ini pihaknya telah memeriksa 32 saksi, termasuk Bupati Zairullah Azhar.

“Untuk Bupati Tanah Bumbu sudah diperiksa dan masih dalam tahap pendalaman,” ucapnya.

Atas hal itu, HW dijerat pasal berlapis, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.