JURNALKALIMANTAN.COM, SEMARANG – Kalimantan Selatan (Kalsel) masuk dalam 10 provinsi yang memiliki angka tertinggi stunting di Indonesia.
Hal ini mendapat perhatian serius Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel.
” Stunting terjadi, bisa dikarenakan masyarakatnya yang kekurangan makanan, atau mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, khususnya ibu hamil, sehingga bayinya mengalami kekurangan gizi, dan mengganggu pertumbuhan tubuh serta otaknya,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo, usai kunjungan kerja ke Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), kemarin.
Menurutnya, hasil pertanian dan peternakan untuk cadangan pangan masyarakat Kalsel, seperti beras, daging unggas, dan telur, sudah mencapai surplus. Yang masih kurang adalah cadangan untuk daging yang berasal dari sapi dan kambing.
“Hari ini kita sedang mengupayakan, agar Kalsel bisa lepas dari 10 besar stunting di Indonesia, salah satunya dengan mencontoh penerapan Pasar Mitra Tani yang dikelola Dishanpan Jateng”, ujar politisi Partai PDI Perjuangan tersebut.
Secara umum, Pasar Mitra Tani sama seperti pasar pada umumnya, namun difasilitasi oleh Dishanpan Jateng, dengan memanfaatkan halaman kantor yang luas untuk dijadikan lokasi pasar, guna pengendalian sekaligus pengawasan terhadap mutu hasil pertanian yang diperjualbelikan.
Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Aris Gunawan menambahkan, stunting terjadi tidak lepas dari pengaruh tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah.
Dia mencontohkan nelayan di Kotabaru yang cenderung menjual ikan segar hasil tangkapannya, dan rela memakan ikan yang kualitasnya kurang bagus, atau malah tidak mengkonsumsi ikan sama sekali karena sudah terjual.
“Saya berharap Dishanpan Kalsel dapat lebih sering memonitor ke kabupaten/kota, dalam rangka menjamin ketersediaan pangan maupun mutu pangan masyarakat”, pinta politisi muda dari Partai Gerindra tersebut.
Sementara itu, Kepala Dishanpan Kalsel, Dr. Ir. H. Suparno, M.P. mengatakan, pada prinsipnya, selain menjaga ketersedian pangan selama 3 bulan ke depan, pihaknya juga mendistribusikannya hingga sampai ke tingkat perorangan, termasuk menstabilkan harga pangan, sebagai upaya percepatan penyelesaian stunting, khususnya di Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Kotabaru.
“Di tahun 2021, selain akan meyinkronkan program dengan pemerintah pusat, kami juga akan mengawasi ketat terhadap ketersediaan bahan makanan pokok, serta mendorong peningkatan gizi masyarakat, melalui konsumsi ikan segar dan sayuran sehat,” pungkasnya.
Editor : Ahmad MT
