JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), beri perhatian khusus kepada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel dan jajarannya, terkait penurunan pendapatan asli daerah (PAD), terutama melalui pajak kendaraan bermotor (PKB) dan transportasi daerah.
“Untuk itu, kita mencari solusi paling mudah dan paling murah bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran PKB,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo, di Gedung DPRD Kalsel, kemarin.
Ia menilai, selama ini masyarakat dalam melakukan pembayaran PKB terkadang mengalami kesulitan.
Untuk itu, pihaknya menyarankan kepada Bakeuda Kalsel melakukan pendekatan dengan pihak terkait, karena masih ada Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mampu melakukannya.
Selain itu, Imam berharap kepada pihak terkait untuk dapat menjangkau daerah pelosok, mengingat masih ada masyarakat yang memerlukan fasilitas guna membayar PKB.
Baca Juga :
- Komisi II DPRD Kalsel Dukung Program Seribu Desa Sapi di Lahan Sawit
- Komisi II DPRD Kalsel Dorong Percepatan Penurunan Stunting
Perlu diketahui, dalam pembayaran PKB, bagian yang cukup sulit dilalui adalah di bagian pengesahan, sedangkan pembayarannya sudah terbilang mudah, bahkan bisa melalui ponsel pintar.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bakeuda Kalsel, Agus Dyan Nur mengatakan, terdapat 3 instansi yang melayani pembayaran PKB.
“Kan ada produser yang harus dilakukan, makanya kita cari titik permasalahan,” ucapnya.
“Yang namanya pelayanan tergantung manusia, sedangkan sistem dan prosedur operasi standar sudah ada, tinggal menjalankannya saja,” sambung Agus Dyan Nur.
Editor : Ahmad MT
