JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Workshop Perhitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM), di Aula Kantor Dispersip, Rabu (15/7/2026).
Kegiatan tersebut diikuti Kepala Dinas Perpustakaan dan jajaran dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel, dan dibuka langsung Kepala Dispersip Kalsel Sri Mawarni.
Dalam sambutannya, Kadis mengatakan, lokakarya ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas literasi masyarakat melalui penyusunan rekomendasi berbasis data.
Ia menjelaskan, pengukuran IPLM kini mengacu pada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 yang menggunakan instrumen dan metodologi baru, sehingga hasil pengukuran lebih akurat dan relevan sebagai dasar penyusunan kebijakan di daerah.

“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2025, Provinsi Kalimantan Selatan mencatat IPLM sebesar 25,16, dengan dimensi kepatuhan 0,280 dan dimensi kinerja 0,246,” ujar Sri.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan masih terbuka ruang untuk meningkatkan kualitas literasi masyarakat, baik dari sisi budaya membaca maupun kemampuan memanfaatkan informasi.
“Kita serius. Melalui kegiatan ini kita ingin mendapatkan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas literasi masyarakat kita, baik dari sisi kepatuhan terhadap budaya membaca maupun kinerja dalam memanfaatkan informasi,” katanya.
Kadis menambahkan, perpustakaan memiliki peran strategis sebagai pusat pengetahuan yang mendukung pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, ia mengajak seluruh peserta untuk aktif berdiskusi, berbagi pengalaman, serta menyusun rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti bersama.
“Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, saya yakin Indeks Literasi Masyarakat Kalimantan Selatan akan terus meningkat,” tambah Sri.
Sementara itu, Ketua Tim IPLM dan TGM Nasional Perpusnas, Irhamni, yang hadir sebagai narasumber menjelaskan, bahwa 2026 merupakan tahun kedua penerapan metode baru dalam pengukuran IPLM dan TGM.
Menurutnya, metode terbaru lebih komprehensif karena tidak hanya mengukur data administratif, tetapi juga melihat secara langsung kondisi perpustakaan umum, perpustakaan khusus, hingga perpustakaan sekolah.
“IPLM disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu kepatuhan dan kinerja, yang mencakup aspek koleksi, sumber daya manusia, pengelolaan, serta pelayanan. Seluruh indikator tersebut akan berkorelasi langsung dengan tingkat kegemaran membaca masyarakat,” jelas Irhamni.
Ia mengungkapkan, perpustakaan milik Dispersip Kalsel udah cukup baik dengan skor mencapai 85. Namun, kondisi perpustakaan sekolah masih berada pada angka 23 dari skala 100, sehingga memerlukan perhatian serius.
Karena itu, Irhamni mendorong adanya sinergi antara Dinas Pendidikan provinsi maupun kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas perpustakaan sekolah, sebagai upaya mendongkrak IPLM dan TGM Kalsel.
“Perlu perhatian dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya Dinas Pendidikan, agar kualitas perpustakaan sekolah terus ditingkatkan, sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan IPLM dan TGM Kalsel,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mendorong agar perpustakaan sekolah mulai menerapkan layanan peminjaman buku untuk dibawa pulang oleh siswa. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu strategi efektif untuk meningkatkan TGM masyarakat sejak usia sekolah.
(Ih/Ahmad M)













