JURNALKALIMANTAN.COM, BARITO KUALA – Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (B2PJN) XI, terima usulan Anggota Komisi V DPR RI, terkait permintaan pembangunan jembatan penghubung lokasi food estate, di Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas (Provinsi Kalimantan Tengah) dengan Kecamatan Tabukan di Kabupaten Barito Kuala (Provinsi Kalimantan Selatan).
Agung Yudhianto,ST.MT., Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional B2PJN XI menjelaskan, bahwa realisasi pembangunan jembatan tersebut masih memerlukan beberapa tahun lagi, karena wilayah pembangunannya yang bukan jalan nasional.
“Lokasi rencana pembangunan jembatan tersebut sebenarnya masuk jalan kabupaten, dan yang berwenang membangunnya adalah pemerintahan di tingkat daerah,” tambah Agung, saat ditemui di ruang kerjanya di Banjarmasin, Senin (14/09/2020).
Oleh karena itu menurut Agung, apabila ingin mendapat bantuan pemerintah pusat, memerlukan instruksi Presiden RI serta instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang akan menjadi payung hukum dalam pengerjaannya.
Agung melanjutkan, bahwa bantuan pemerintah pusat bisa saja dikucurkan, berkat pentingnya peran jembatan tersebut nantinya, untuk pengembangan kawasan pangan yang terintegrasi, baik pertanian, perkebunan, bahkan peternakan. Apalagi ada program lahan pangan sejuta hektar di Dadahup, yang bisa dikembangkan optimal apabila terhubung dengan Tabukan.
“Eks lahan gambut di Dadahup sedang dijadikan lahan pertanian, untuk program swasembada pangan di Kalimantan Tengah, dan hasil produksinya bisa didistribusikan optimal jika terhubung langsung dengan Kalimantan Selatan,” urai Agung.
Hadirnya jembatan tersebut, juga sangat diharapkan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, untuk peningkatan perekonomian masyarakat di sekitarnya.
“Kami hanya berharap jembatan tersebut terealisasi. Kalaupun belum, maka akan dibuat dermaga penyeberangan untuk feri,” tegas Hj. Noormiliyani A.S., S.H., Bupati Barito Kuala, melalui pesan whatsapp kepada jurnalkalimantan.com, Rabu (16/09/2020).
Editor : Ahmad MT
