JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, memaparkan berbagai aspek penting pembangunan daerah dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Komisi II (KK.III) Gedung Nusantara DPR RI, belum lama tadi.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam paparannya yang komprehensif, Gubernur Norsan menyoroti lima pilar utama pembangunan Kalimantan Barat yang meliputi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), ekonomi, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, serta ketahanan sosial budaya.
“Transformasi sosial dan ekonomi di Kalbar kami dukung melalui peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi masa depan,” jelas Norsan di hadapan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda.
Mengenai pengelolaan keuangan daerah, Gubernur mengungkapkan pagu transfer dana ke daerah Kalimantan Barat sebesar Rp3,2 triliun yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Barat tercatat sebesar Rp2,7 triliun dengan total APBD setelah pergeseran mencapai Rp5,9 triliun.
Di sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Norsan dengan bangga menyampaikan bahwa Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (BANK KALBAR) telah lima kali meraih TOP BUMD Award, termasuk penghargaan yang baru saja diterimanya. Prestasi ini menunjukkan kinerja positif BUMD di tengah tantangan yang dihadapi beberapa BUMD lain yang kurang produktif.
Terkait pengelolaan kepegawaian, Gubernur menekankan pentingnya percepatan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendukung optimalisasi pelayanan publik. Saat ini, jumlah ASN di lingkungan Pemprov Kalbar terdiri dari 9.124 PNS dan 5.567 PPPK. “Pengangkatan PPPK yang baru lulus perlu dipercepat untuk memastikan kontinuitas pelayanan publik,” pintanya.
Dalam penutup paparannya, Norsan menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan, termasuk melalui penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang mempertimbangkan risiko bencana, serta pengembangan infrastruktur konektivitas dan digital di daerah afirmasi 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal). (Viz)
