JURNALKALIMANTAN.COM, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) terus berupaya memperkuat sistem pengawasan dalam pengelolaan dana desa guna mencegah penyalahgunaan anggaran.
Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Pengawasan di Aula Adhyasta Inspektorat Provinsi Kalbar, kemarin.
Dalam sambutannya, Krisantus menyatakan bahwa rapat ini menjadi momentum strategis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana.
“Desa adalah ujung tombak pembangunan, sehingga pengelolaan keuangannya harus dikawal dengan ketat,” tegasnya di kutip dari laman website infopublik.id
Ia mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan aparat penegak hukum untuk memastikan dana desa digunakan sesuai peruntukkannya.
Berdasarkan data Kepolisian Daerah Kalbar hingga akhir 2024, kasus penyalahgunaan dana desa masih menjadi masalah serius. Beberapa faktor penyebabnya meliputi penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan, lemahnya integritas pengelola, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa.
Menanggapi hal ini, Krisantus menekankan pentingnya penguatan sistem deteksi dini berbasis risiko dan pemanfaatan teknologi untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak awal.
“Pengawasan tidak boleh hanya sekadar formalitas. Hasil pemeriksaan harus menjadi dasar perbaikan kebijakan,” ujarnya.
Ia juga mendorong peran aktif camat sebagai pembina desa, mengingat posisi strategis mereka dalam memantau penggunaan anggaran di tingkat lapangan.
Untuk memaksimalkan efektivitas pengawasan, Pemprov Kalbar akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Inspektorat Kabupaten/Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Badan Keuangan Daerah.
Krisantus menegaskan, sinergi ini bukan untuk tumpang tindih kewenangan, melainkan memperkuat kapasitas pengawasan dari hulu ke hilir.
“Kita harus membangun budaya integritas di semua level. Tanpa itu, sistem secanggih apa pun tidak akan berhasil,” tambahnya.
Ia berharap rapat koordinasi ini tidak berakhir sebagai seremonial belaka, melainkan menjadi langkah awal untuk aksi nyata dalam mengawal penggunaan dana desa yang tepat sasaran.
Dengan langkah-langkah ini, Pemprov Kalbar berkomitmen menciptakan tata kelola dana desa yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus meminimalisir potensi korupsi di tingkat akar rumput. (Viz)
