JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Ketua DPRD Provinsi Kalsel H. Supian H.K., menyampaikan terima kasih kepada Gubernur H. SahbirinNoor beserta jajaran, yang telah merealisasikan pokok-pokok pikiran (pokir) dari hasil reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kalsel.
Ungkapan itu disampaikannya di sela pembukaan Forum Konsultasi Publik (FKP), dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025, di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kawasan perkantoran Gubernur di Banjarbaru, Rabu (21/02/2024).
“Memang ada yang tidak terealisasi, karena tumpang tindih dengan program pusat dan kabupaten,” ucap Supian H.K.
Selanjutnya, wakil rakyat ini berharap, usulan pokir yang bersumber dari aspirasi masyarakat hendaknya dijadikan bahan utama dalam penyusunan RKPD.
Ditambahkannya, RKPD 2025 bisa direalisasikan dan menjadi panduan bagi Pemprov Kalsel dalam bekerja di tahun mendatang. Sehingga nantinya masyarakat dapat secara langsung merasakan kerja nyata dan kehadiran pemerintah daerah.
“Prioritas di tahun 2025 nanti banyak di sektor pembangunan jalan, karena Kalimantan Selatan merupakan gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk pertanian, perikanan, dan kelautan, serta perkebunan, guna persiapan kita sebagai penyangga pangan IKN,” tegasnya.
Sekretaris Daerah Roy Rizali Anwar menegaskan, sesuai arahan Ketua DPRD Kalsel, pihaknya telah melakukan evaluasi atas capaian-capaian yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalsel. Sedangkan yang belum terealisasi akan dimasukan dalam RKPD 2025.
“Alhamdulillah hari ini kita menyusun RKPD Tahun 2025. Sesuai arahan pak Ketua tadi, dilakukan evaluasi terhadap capaian-capaian yang telah kita capai, yang kita dapat. Kemudian mana yang masih jadi hambatan akan kita susun rencana dengan sebaik-baiknya, sehingga program di 2025 bisa terarah, yakni Kalsel sebagai gerbang IKN”, tuturnya.
Selain dihadiri seluruh perwakilan satuan kerja perangkat daerah Pemprov Kalsel maupun pemkab/kota se-Kalimantan Selatan, kegiatan ini juga diikuti komponen masyarakat lainnya.
FKP RKPD 2025 juga mengundang narasumber dari Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan utusan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.
(YUNN)
