Pro Kontra Tapera, Habib Ahmad Bahasyim Ikut Bersuara

Habib Ahmad bahasyim Anggota komisi IV DPRD Kalsel

JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Rencana penerapan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) oleh pemerintah terus menuai kritik. Di antara yang tegas memberikan penolakan adalah Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel Habib Ahmad Bahasyim.

Diketahui, Tapera mengharuskan pemotongan gaji karyawan, baik bagi yang sudah memiliki rumah maupun yang belum. Adapun yang akan dikenakan adalah seluruh pegawai negeri dan swasta dengan gaji minimal UMR.

Habib pun menekankan, bahwa program Tapera sebagai kebijakan yang tidak adil, minim manfaat, dan membebani pekerja.

“Jika yang sudah punya rumah dan yang belum juga harus membayar Tapera, bagaimana perhitungannya? Apakah yang sudah punya rumah harus membantu yang belum punya? Ini sangat tidak adil bagi kita yang sudah bekerja keras,” ucapnya, Kamis (13/6/2024).

Ditambahkannya, pemberian subsidi untuk masyarakat yang belum memiliki rumah, seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan dibebankan kepada pekerja yang sudah berkontribusi melalui pajak.

“Seharusnya, yang mensubsidi adalah pemerintah, bukan masyarakat yang mensubsidi sesama masyarakat. Sebagai wakil rakyat, saya sangat tidak setuju dengan kebijakan itu,” tutur Habib.

Dirinya berharap kepada pemerintah untuk mengkaji ulang. Menurutnya, di tengah kondisi buruh yang masih kesulitan ekonomi, pemotongan gaji untuk Tapera hanya akan menambah beban.

“Para buruh di Indonesia masih banyak yang kesulitan makan. Jika gaji mereka dipotong lagi, itu sangat memberatkan. Seharusnya pemerintah menyediakan rumah terlebih dahulu kepada masyarakat yang belum punya, baru membayarkan cicilannya. Itu baru benar,” pungkas Habib.

Kebijakan Tapera ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, serta UU Nomor 4 Tahun 2016. Berdasarkan aturan itu, iuran Tapera dipungut 3%, yakni 0,5% dari pemberi kerja, dan 2,5% dari pekerja, dengan pungutan diambil setiap bulan.

(YUNN/Achmad MT)