JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menghadiri sekaligus mengukuhkan Pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Provinsi Kalimantan Selatan periode 2025–2029, berlangsung dpada sebuah Hotel di Banjarmasin, Jumat (17/4/2026) malam.
Pelantikan pengurus dilakukan langsung oleh Ketua Umum PSMTI Pusat, Wilianto Tanta. Sebanyak 44 orang resmi dikukuhkan sebagai pengurus yang diharapkan mampu mengemban amanah organisasi serta berperan aktif dalam memperkuat persatuan dan mendukung pembangunan daerah.
Turut hadir Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Ketua BKOW Kalsel drg. Ellyana Trisya Hasnuryadi, unsur Forkopimda Kalsel, Sekretaris Daerah H. M. Syarifuddin, serta sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia menegaskan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan seperti PSMTI sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan.
“Walaupun kita berbeda suku dan agama, mari kita bersatu membangun Kalimantan Selatan. Tanpa dukungan semua pihak, pembangunan tidak akan berjalan optimal,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh pengurus PSMTI untuk menjaga kekompakan, mempererat persaudaraan, serta berkontribusi nyata dalam mendukung program pembangunan daerah.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat persatuan di tengah keberagaman.
Sementara itu, Ketua Umum PSMTI Pusat, Wilianto Tanta, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas dukungan yang diberikan.
Ia berharap kepengurusan yang baru dapat semakin solid dan adaptif, serta mampu menjalankan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
“PSMTI harus menjadi perekat kebangsaan, memperkuat toleransi, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah,” tegasnya.
Sebagai informasi, PSMTI merupakan organisasi kemasyarakatan nasional yang mewadahi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa.
Organisasi ini didirikan pada 28 September 1998 dan kini telah tersebar di 31 provinsi serta lebih dari 300 kabupaten/kota di Indonesia.
(Adv/adpim)
