Supian HK Tekankan Pentingnya KTP untuk Menjamin Hak Pilih Masyarakat

Foto bersama partai Golkar Kalsel dengan ketua KPU Kalsel

JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan, Supian HK, menegaskan pentingnya kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat dasar bagi masyarakat untuk memperoleh hak politik dalam setiap pemilihan.

Menurutnya, data kependudukan yang akurat menjadi fondasi utama dalam proses demokrasi. Karena itu, masyarakat diminta memastikan dokumen administrasi kependudukan telah lengkap dan sesuai domisili.

“Setiap warga harus memiliki KTP sebagai identitas resmi agar dapat menggunakan hak pilihnya sesuai prinsip satu orang satu suara,” ujar Supian HK usai kegiatan bimbingan teknis pemutakhiran data dan dokumen partai melalui Sipol Semester I 2026, Kamis (18/6/2026).

Ia menambahkan, setiap pemimpin memiliki gaya dan kebijakan berbeda, namun seluruhnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, masyarakat diharapkan dapat mendukung dan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.

Supian juga mengapresiasi kinerja panitia yang dinilai sigap dan responsif, serta berharap organisasi terus berbenah dan meningkatkan kualitas kinerja ke depan.

Sementara itu, Ketua KPU Kalimantan Selatan, Andi Tenri Sompa, menekankan pentingnya pemutakhiran data partai politik guna mewujudkan sistem administrasi yang akuntabel dan transparan.

Ia menyebut, meskipun teknis pelaksanaan dilakukan oleh operator, seluruh jajaran partai harus memahami pentingnya pembaruan data sebagai bagian dari tata kelola organisasi modern.

“Partai besar seperti Golkar harus memiliki sistem administrasi yang dapat dipercaya dan siap diperiksa publik,” ujarnya.

Selain itu, Andi Tenri mengingatkan kewajiban keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam kepengurusan dan pencalonan legislatif sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

“Keterwakilan perempuan 30 persen wajib dipenuhi. Partai harus menyiapkan kader perempuan sejak dini agar tidak terburu-buru saat tahapan pemilu dimulai,” tegasnya.

Ia menegaskan, ketentuan tersebut bersifat mengikat dan wajib dipatuhi seluruh partai politik tanpa pengecualian.

Dengan pemutakhiran data berkelanjutan serta pemenuhan keterwakilan perempuan, Golkar Kalsel optimistis dapat menghadapi agenda politik mendatang dengan lebih siap dan terorganisir. (YUN)