JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Target pendapatan daerah dalam postur APBD Kalimantan Selatan (Kalsel) 2027 naik menjadi Rp8 triliun dari sebelumnya Rp7,811 triliun dalam KUA-PPAS awal.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel, Subhan Noor Yaumil, mengatakan kenaikan target tersebut merupakan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel dengan mempertimbangkan potensi pendapatan daerah.
Hal itu disampaikannya dalam rapat Banggar DPRD Kalsel terkait pembahasan postur APBD 2027, berdasarkan KUA-PPAS pasca pembahasan pendapatan, Rabu (29/7/2026).
“Target pendapatan kita naik menjadi Rp8 triliun,” ujar Subhan.
Berdasarkan postur KUA-PPAS pasca pembahasan Banggar, pendapatan daerah sebesar Rp8 triliun terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp5,263 triliun, pendapatan transfer Rp2,612 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp123,497 miliar.
Sementara itu, total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp8,6 triliun. Anggaran tersebut meliputi belanja operasi sekitar Rp5,301 triliun, belanja modal Rp1,528 triliun, belanja tidak terduga Rp100 miliar, dan belanja transfer sekitar Rp1,671 triliun.
Dengan komposisi tersebut, APBD Kalsel 2027 mengalami defisit sekitar Rp600 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah.
Subhan menjelaskan, peningkatan target pendapatan dilakukan seiring upaya pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai sumber PAD. Beberapa di antaranya berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, serta opsen mineral bukan logam dan batuan.
“Potensi PAD terus kita optimalkan,” katanya.
Optimalisasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kalsel pada 2027. (YUN)
