JURNALKALIMANTAN.COM, BALANGAN – Tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah mulai dirasakan Pemerintah Kabupaten Balangan. Penurunan kemampuan anggaran yang berpotensi memicu defisit APBD 2027 membuat pemerintah daerah menyiapkan sejumlah skenario efisiensi.
Salah satu opsi yang masuk dalam pembahasan adalah penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS serta honorarium tenaga non-ASN.
Sekretaris Daerah Balangan Fakhriyanto mengungkapkan, rencana tersebut telah dimasukkan dalam perhitungan efisiensi anggaran yang tengah dibahas pemerintah daerah.
“Dari hasil rapat kemarin, memang sudah dimasukkan perhitungan untuk efisiensi terhadap besaran TPP PNS, kemudian honor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu, dan honor Pegawai Tidak Tetap (PTT),” ungkap Fakhriyanto usai rapat paripurna DPRD Balangan, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah kini dihadapkan pada pilihan sulit dalam menentukan pos belanja yang perlu diefisienkan. Kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut belanja pegawai, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap belanja modal yang selama ini ikut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Fakhriyanto menilai, pengurangan belanja modal secara signifikan justru berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Hanya masalahnya sekarang kita harus menilai, apakah mengurangi belanja modal atau yang lain? Kalau belanja modal kurang, sektor pertumbuhan ekonomi kita melambat. Tukang tidak bekerja, distribusi berkurang, perputaran uang dan daya beli masyarakat di Balangan akan ikut lesu,” tegasnya.
Tekanan fiskal juga berimbas pada rencana penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027. Keterbatasan kemampuan anggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam merencanakan penerimaan aparatur baru.
Di sisi lain, Balangan diperkirakan menghadapi kebutuhan tenaga pendidik yang cukup besar. Pada 2026 hingga 2027, sejumlah guru diperkirakan memasuki masa pensiun sehingga berpotensi menimbulkan kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah.
Mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkab Balangan tengah melihat peluang pemanfaatan P3K paruh waktu yang memiliki latar belakang pendidikan untuk mengisi kebutuhan guru.
“Kami mencari ruang agar tidak ada yang dirumahkan. Kami mendata, dari P3K paruh waktu ini banyak sarjana yang latar belakangnya pendidikan. Seandainya regulasinya memungkinkan, ini yang akan kita optimalkan dan sasar untuk dijadikan guru. Entah mekanismenya melalui diklat atau sertifikasi terlebih dahulu,” papar Fakhriyanto.
Meski opsi penyesuaian TPP dan honor tenaga non-ASN telah masuk dalam perhitungan efisiensi, Fakhriyanto menegaskan kebijakan tersebut belum menjadi keputusan final.
Pemerintah daerah masih akan melakukan pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Balangan untuk menentukan langkah yang paling memungkinkan dalam menjaga kondisi fiskal daerah.
Menurutnya, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan keberlangsungan pembangunan. Efisiensi juga perlu dihitung secara cermat agar tidak memberikan dampak terlalu besar terhadap kesejahteraan aparatur maupun aktivitas ekonomi masyarakat.
Jika nantinya disepakati, penyesuaian TPP dan honorarium akan menjadi bagian dari strategi Pemkab Balangan menghadapi tekanan APBD 2027. Langkah tersebut diharapkan tetap menjaga belanja pembangunan berjalan di tengah menurunnya kemampuan anggaran dari pemerintah pusat.
(Adv/Ang)
