JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk naik kelas, dari sekadar bertahan menjadi usaha yang memiliki nilai tambah, standar mutu, akses pembiayaan, dan pasar yang lebih luas.
Upaya tersebut dibahas Wali Kota Banjarmasin H.M. Yamin HR dalam audiensi dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Pertemuan tersebut diterima Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza, didampingi Sekretaris Kementerian UMKM RI Loto Srinaita Ginting serta jajaran deputi Kementerian UMKM.
Dalam audiensi itu, Yamin mendorong penguatan UMKM Banjarmasin melalui hilirisasi produk unggulan daerah, peningkatan kualitas produksi, standardisasi, legalitas usaha, akses pembiayaan hingga perluasan pasar.
Menurutnya, pengembangan UMKM tidak cukup hanya mengandalkan bantuan permodalan. Pelaku usaha juga membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk agar mampu memenuhi standar pasar yang lebih luas.
“UMKM tidak cukup hanya diberikan modal. Mereka juga perlu didukung dari sisi kualitas produk, peralatan produksi, legalitas, standardisasi, sampai akses pasar. Dengan begitu, usaha yang dibangun bisa benar-benar naik kelas,” kata Yamin.
Karena itu, Pemkot Banjarmasin mengusulkan dukungan Kementerian UMKM berupa fasilitasi peralatan dan mesin produksi serta sarana usaha yang dapat meningkatkan kapasitas, efisiensi, mutu, dan daya saing produk lokal.
Dalam pertemuan tersebut turut dibahas pemanfaatan SAPA UMKM, platform Kementerian UMKM yang mengintegrasikan informasi dan layanan pemberdayaan UMKM.
Platform ini diarahkan untuk membantu pelaku usaha mengakses berbagai program pemerintah, mulai dari pelatihan, sertifikasi, pembiayaan, investasi hingga perluasan pasar.
Pemkot Banjarmasin mengusulkan optimalisasi SAPA UMKM untuk mempercepat intervensi kepada pelaku usaha berdasarkan kebutuhan dan tingkat kesiapan masing-masing.
Sejumlah dukungan yang diusulkan meliputi fasilitasi sertifikasi halal melalui skema self declare, pendaftaran dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), optimalisasi akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan literasi keuangan, perluasan akses pasar serta bantuan peralatan dan mesin produksi.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan yang masih dihadapi UMKM, mulai dari legalitas, sertifikasi, pemasaran, akses digital hingga pembiayaan.
Penguatan hilirisasi juga menjadi perhatian Pemkot Banjarmasin agar produk unggulan daerah tidak berhenti pada produksi skala lokal, tetapi memiliki nilai tambah dan peluang masuk ke rantai pasok nasional maupun pasar yang lebih luas.
Sebagai tindak lanjut kolaborasi tersebut, Pemkot Banjarmasin merencanakan pelaksanaan Kumitra (Kemudahan Usaha Mikro untuk Bermitra) yang akan disinergikan dengan momentum penutupan Bakul Fest.
Program tersebut dirancang untuk mempertemukan pelaku usaha mikro dan kecil dengan mitra strategis. Kegiatan juga akan dirangkaikan dengan Kopdar bersama Dewi Harlas untuk memperkuat jejaring UMKM yang memiliki potensi menembus pasar ekspor.
Dari rangkaian program tersebut, Pemkot Banjarmasin membidik target 500 sertifikat halal dan 500 pembiayaan KUR, disertai kemudahan perizinan serta sertifikasi lainnya bagi pelaku UMKM.
Target tersebut tidak sekadar mengejar jumlah sertifikat maupun pembiayaan. Pemerintah kota mengarahkannya sebagai pintu masuk bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki standar mutu, memperluas pasar dan membangun usaha yang berkelanjutan.
Melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, Pemkot Banjarmasin menargetkan terbentuknya ekosistem UMKM yang semakin mudah mengakses program pemberdayaan, lebih siap masuk ke rantai pasok nasional, serta memiliki peluang berkembang hingga pasar ekspor.
(Adv/Ang)
