JURNALKALIMANTAN.COM,BANJARMASIN – Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina membuka serta memberikan sambutan pada kegiatan forum konsultasi Public Hearing, tentang standar pelayanan publik diranah pariwisata, yang berlangsung di Rumah Anno Banjarmasin, Kamis (28/11).
Dalam kesempatan itu, H Ibnu Sina menegaskan pentingnya keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat dalam meningkatkan standar pelayanan publik, khususnya di sektor kepariwisataan.
“Ini adalah langkah yang harus kita lakukan, keterbukaan dengan masyarakat dan semua stakeholder. Hari ini, kita menggelar forum Konsultasi Public Hearing untuk mendengarkan pendapat masyarakat terkait standar pelayanan di Disbudporapar, khususnya untuk bidang kepariwisataan,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya masukan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lokasi wisata dan sarana kegiatan publik yang tersedia.
“Tempat-tempat yang digunakan masyarakat untuk sarana wisata dan kegiatan harus mendapatkan perhatian. Kita membutuhkan masukan karena setiap dinas, termasuk satuan kerja perangkat daerah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi,” katanya.
Ibnu juga menambahkan bahwa keterbukaan ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, terutama setelah Banjarmasin berhasil meraih penghargaan tingkat nasional.
“Kita sudah mendapat penghargaan tingkat kepatuhan pelayanan publik tertinggi, zona A, dengan nilai 95,4. Tentu kita harus menjaga pencapaian ini, dan keterbukaan dengan masyarakat menjadi hal yang paling penting,” pungkasnya.
Ia mengajak semua pihak untuk terus mendukung langkah-langkah ini demi terciptanya pelayanan yang profesional, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dikesempatan yang sama Sekdako, Ikhsan Budiman, yang juga menjabat sebagai plt Kadisbudporapar, memyampaikan bahwa ada kurang lebih lima jenis pelayanan utama yang disediakan oleh Disbudporapar.
Ia berharap melalui kegiatan public hearing tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas layanan.
“Totalnya seluruh stakeholder, termasuk masyarakat pengguna layanan. Ada PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), organisasi olahraga, ekonomi kreatif, dan lain-lain,” katanya.
Di sektor pariwisata, Ikhsan mengungkapkan kemajuan dalam penerapan digitalisasi. Salah satu inovasi yang disorot adalah sistem layanan pariwisata berbasis digital Si Iwan (Sistem Informasi Wisatawan).
Selain itu, fasilitas olahraga di Banjarmasin juga telah mengadopsi sistem digitalisasi untuk pengelolaan layanan.
“Sebagian layanan sudah berbasis digital, baik untuk pariwisata maupun penggunaan fasilitas olahraga. Ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan,” tutupnya.
Melalui langkah-langkah ini, Ikhsan berharap Disbudporapar Banjarmasin dapat terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.
Turut hadir dalam kegiatan, Perwakilan Ombudsman Kalsel, Sekretaris Disbudporapar Fitriah Kabag Organisasi, Eka Rahayu, sejumlah kepala bidang disbudporapar beserta jajaran terkait.
(Rls/Ang)
