JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Selatan, menargetkan 14 satuan kerja di bawahnya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di 2024.
Menyongsong hal itu, Kanwil menandatangani komitmen bersama pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK, dibarengi penandatanganan perjanjian kinerja dan netralitas aparatur sipil negara untuk tahun 2024, di Balai Pertemuan Kanwil Kemenkumham Kalsel di Banjarmasin, Selasa (9/1/24).
Hadir langsung Kepala Kanwil Faisol Ali, para pimpinan tinggi pratama, para kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kepala UPT Keimigrasian, serta seluruh Insan Pengayoman yang turut mengikuti secara virtual.
Kakanwil menyampaikan, tindakan ini menjadi bukti komitmen Kemenkumham Kalsel dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan profesional.
Pada kesempatan ini, Faisol Ali juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai, atas prestasinya meraih predikat WBK Tahun 2023.
“Tahun ini kita tergetkan ada 14 satuan kerja menuju WBK, dan 1 menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” ungkapnya kepada awak media usai kegiatan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran kerja, sekaligus berpesan untuk terus menekankan pentingnya dukungan dalam mencapai kinerja Kemenkumham, terutama terkait pelaksanaan reformasi birokrasi.
“Hari ini, kita tidak hanya menyaksikan penandatanganan perjanjian dan komitmen, tetapi juga menyaksikan tekad bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan bermartabat. Di mana setiap tindakan dan layanan didasarkan pada nilai-nilai yang semakin pasti dan berakhlak,” tegas Faisol.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kondusivitas lapas dan rumah tahanan selama pemilu, agar warga binaan dapat turut serta dalam proses demokrasi.
Selain itu, Faisol Ali mengajak semua pihak untuk bersama menyukseskan program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta mencapai resolusi 2024, yakni “Perkuat Sinergi yang Semakin Pasti dan Berakhlak untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak”. (Ih/Achmad MT)
