JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pada Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29, Wali Kota Banjarmasin H. M Yamin HR menyampaikan sejumlah pesan penting yang menekankan pentingnya transparansi, inovasi, dan komitmen nyata dalam membangun daerah, bukan hanya menuruti protokol rutin tahunan.
“Ini bukan cuma soal upacara. Hari Otda ini jadi refleksi bersama, apakah kita di daerah benar-benar memanfaatkan otonomi yang diberikan pusat untuk kemajuan daerah, atau cuma menjalankan rutinitas,” ungkapnya usai upacara di halaman Balai Kota, Jumat (25/4/2025).
Dalam pidatonya yang mengutip sambutan Menteri Dalam Negeri, Yamin menegaskan, sinergi antara pusat dan daerah adalah syarat mutlak untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.
Namun ia juga menambahkan pandangannya secara pribadi bahwa sinergi saja tidak cukup tanpa integritas dan akuntabilitas.
“Pemerintah pusat sudah memberi kelonggaran pada kami di daerah, tapi tanggung jawabnya juga besar. Kami harus punya inovasi, harus terbuka, dan jangan ada lagi keputusan yang hanya menguntungkan segelintir orang,” kata Yamin dengan nada serius.
Mengangkat tema nasional “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045″, di mata Wali Kota Yamin, tema itu tentu tidak boleh berhenti sebagai slogan.
“Kalau kita di daerah hanya sibuk mempercantik laporan, lalu lupa membenahi kebijakan, kita akan ketinggalan. Kita ingin Banjarmasin jadi kota yang benar-benar maju dan sejahtera, bukan hanya di atas kertas,” jelasnya.
Pada kesempatan itu pula, Pemkot Banjarmasin menandatangani komitmen bersama dalam hal transparansi penerimaan peserta didik baru, tanpa suap atau pungutan.
“Jangan sampai lagi ada jalur-jalur belakang. Komitmen ini bukan formalitas. Ini tentang kepercayaan publik. Kalau penerimaan siswa saja sudah tidak adil, bagaimana kita mau mencetak pemimpin yang jujur,” tegasnya.
Yamin juga menyinggung pentingnya meningkatkan sumber daya manusia dan pendapatan daerah sebagai bagian dari visi Banjarmasin Maju Sejahtera. Ia menekankan otonomi daerah bukanlah lisensi untuk jalan sendiri, tapi ruang untuk bergerak lebih cepat, asalkan tetap dalam koridor hukum dan etika publik.
“Kami butuh komunikasi intensif dengan pusat, tapi kami juga tidak boleh malas berpikir,” pungkasnya.
Dalam momentum tersebut, turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para kepala organisasi perangkat daerah, hingga paratur aparatur sipil negara.
(Hik/Ahmad M)
