JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH), Kalimantan Selatan (Kalsel) tidak termasuk daerah yang mengalami inflasi pada minggu ketiga Januari 2026.
Hal tersebut disampaikan usai Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Miftahul Chair serta Kepala Biro Perekonomian Eddy Elminsyah Jaya, mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara virtual di Command Center Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Senin (19/1/2026).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol. Tomsi Tohir, diikuti oleh para gubernur, bupati, wali kota, serta Forkopimda se-Indonesia. Rakor tersebut juga membahas antisipasi kenaikan harga tiket pesawat menjelang Ramadan dan Idulfitri serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program 3 juta rumah.
Kepala Biro Perekonomian Kalsel, Eddy Elminsyah Jaya, menyampaikan bahwa Kalsel berada pada kondisi harga yang relatif stabil.
“Alhamdulillah, pada minggu ketiga Januari 2026, Kalimantan Selatan tidak termasuk provinsi dengan kenaikan harga tertinggi, bahkan mengalami penurunan sebesar 0,03 persen,” ujarnya.
Meski demikian, Pemprov Kalsel akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Terkait potensi kenaikan harga tiket pesawat jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, Eddy menekankan pentingnya koordinasi antar pihak terkait, mengingat adanya tarif batas atas dari Kementerian Perhubungan.
“Kami berharap subsidi, terutama PPN yang ditanggung pemerintah, tetap diberikan,” katanya.
Selain itu, Pemprov Kalsel juga berharap maskapai penerbangan mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk pemanfaatan subsidi avtur dan subsidi khusus guna menstabilkan harga tiket pesawat.
Eddy juga mengimbau masyarakat agar bijak dalam membeli tiket pesawat.
“Belilah tiket tidak saat peak season, tetapi jauh-jauh hari atau early bird, agar dapat membantu menekan inflasi saat angkutan Lebaran Februari–Maret 2026,” pungkasnya.
Rakor ini turut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga terkait, baik secara langsung maupun virtual.
(Sumber : Adpim)
