JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Bagi Kota Banjarmasin, gerakan membersihkan lingkungan tidak lagi dipandang sebagai seremoni tahunan. Pemerintah Kota Banjarmasin ingin menjadikan momentum ini untuk mengubah pola pikir dan meningkatkan kepedulian masyarakat dalam hal mengelola sampah dari sumbernya. Hal itu terlihat dalam kegiatan apel dan gotong royong (Korve) di Pasar Sentra Antasari, Senin (9/3/2026) pagi.
Kegiatan yang merupakan bagian dari Gerakan Indonesia Asri tersebut, digelar sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Agenda ini juga menjadi bagian dari kunjungan kerja Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) ke Kalimantan Selatan pada 8–11 Maret untuk memantau pengelolaan sampah, termasuk peninjauan fasilitas Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R _(reduce-reuse-recycle),_ serta Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Basirih.
Meski Menteri tidak dapat berhadir karena agenda mendesak, kegiatan tetap berlangsung di bawah komando Inspektur Utama KLH Komjenpol Winarto.
Wali Kota H. Muhammad Yamin HR menyebut kehadiran jajaran kementerian ini tetap menjadi dorongan kuat bagi daerah, untuk mempercepat penanganan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan.
“Bagi kami ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan, khususnya sampah, adalah perhatian serius pemerintah pusat dan harus ditindaklanjuti di daerah,” ujarnya.
Menurut Yamin, persoalan sampah di Banjarmasin tidak bisa diselesaikan hanya melalui pengangkutan ke tempat pembuangan akhir. Pemkot pun mulai mendorong perubahan perilaku masyarakat agar memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah.
Ia menegaskan, setiap kesempatan pertemuan dengan masyarakat selalu dimanfaatkan untuk menyampaikan pentingnya mengurangi penggunaan plastik dan membiasakan pemilahan sampah.
Upaya itu diperkuat dengan berbagai kebijakan dan program di tingkat kota.
Pemerintah memperluas peran bank sampah, memperkuat fasilitas TPS 3R, serta membentuk jaringan agen pengelolaan sampah di tingkat RT, yang bertugas menyosialisasikan pemilahan dan pengolahan sampah kepada warga.
Masih kata Wali Kota, mengubah kebiasaan masyarakat tidak bisa terjadi secara instan, sehingga membutuhkan konsistensi kebijakan dan dukungan anggaran.
“Kami sadar mengubah kebiasaan masyarakat tidak bisa cepat. Tetapi kalau dimulai dari rumah masing-masing, melalui RT, bank sampah, dan TPS 3R yang diperkuat, maka persoalan sampah di Banjarmasin perlahan bisa teratasi,” jelasnya.
Langkah tersebut juga menyasar aparatur sipil negara. Pemkot menerapkan kewajiban pengelolaan sampah dari sumbernya bagi ASN. Jika tidak menjalankan aturan tersebut, dampaknya dapat memengaruhi penilaian kinerja.
Kebijakan ini diharapkan Yamin bisa menjadi contoh nyata bagi masyarakat, mengingat jumlah ASN di lingkungan Pemkot mencapai sekitar enam hingga tujuh ribu orang.
Di sisi lain, saat ini TPA Basirih masih dalam tahap penanganan, sehingga sementara waktu sampah Banjarmasin harus dialihkan ke TPA Banjarbakula di wilayah Banjar–Barito Kuala.
Kondisi ini membuat pemerintah aktif mendorong pengurangan sampah dari sumber, agar volume yang dibuang ke TPA semakin berkurang.
Sementara Komjenpol Winarto menegaskan, kegiatan Korve yang dilaksanakan di berbagai daerah, merupakan bagian dari gerakan nasional untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
“Kegiatan Korve hari ini merupakan bagian dari gerakan nasional Indonesia Asri yang merupakan arahan langsung dari Presiden. Gerakan ini dilaksanakan serentak untuk mengajak seluruh elemen masyarakat terlibat dalam menjaga lingkungan,” kata Inspektur Utama.
Ia menilai partisipasi pemerintah daerah, aparatur negara, hingga masyarakat, menjadi sinergi utama dalam menangani persoalan sampah.
Menurutnya, keberhasilan program lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah sehari-hari.
Kegiatan apel dan gotong royong tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (Bahan Berbahaya Beracun) KLH Hanifah Dwi Nirwana, serta seluruh ASN di lingkungan Pemkot Banjarmasin.
Melalui gerakan yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat ini, Banjarmasin diharapkan KLH dapat memperkuat sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
(Adv/Ahmad M)
