JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN — Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur oleh Pansus III DPRD Kalimantan Selatan mengungkap sejumlah catatan penting, terutama terkait efektivitas pembangunan infrastruktur dan penggunaan anggaran daerah.
Dalam rapat bersama SKPD, Selasa (14/04/2026), Pansus III menilai masih perlunya perbaikan pada kualitas perencanaan dan pelaksanaan program agar hasil pembangunan lebih terasa bagi masyarakat.
Ketua Pansus III, H. Husnul Fatahillah, menekankan bahwa evaluasi tidak hanya berfokus pada capaian administratif, tetapi juga dampak nyata di lapangan.
“Yang kita dorong bukan sekadar serapan anggaran, tetapi sejauh mana program itu benar-benar memberi manfaat,” ujarnya.
Sejumlah instansi teknis seperti UPTD Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula, UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, UPTD Kebun Raya Banua, hingga Bappeda dan BPKAD turut memberikan masukan dalam forum tersebut.
Dari pembahasan, muncul beberapa isu krusial, di antaranya lemahnya sistem monitoring dan evaluasi, belum optimalnya pemanfaatan anggaran, serta perlunya penguatan koordinasi antar instansi.
Pansus III menilai, tanpa perbaikan di aspek tersebut, program pembangunan berpotensi tidak berjalan efektif dan berkelanjutan.
Selain itu, LKPj juga dipandang sebagai instrumen penting untuk mengidentifikasi kelemahan kebijakan, bukan sekadar laporan formal tahunan.
Hasil pembahasan ini nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD sebagai bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan dan anggaran berikutnya. (YUN)
